Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan bantuan seragam sekolah secara merata kepada seluruh siswa baru, mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penyaluran bantuan tersebut kini mulai berlangsung melalui koperasi di masing-masing sekolah.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi sejak awal memasuki jenjang pendidikan. Bantuan tidak dibatasi berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, melainkan diberikan kepada seluruh siswa baru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan program seragam gratis tetap dilaksanakan sebagai bagian dari dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
“Seragam gratis tetap berjalan, baik untuk jenjang SMP, SD, maupun PAUD. Saat ini, penyaluran seragam sekolah juga sudah berjalan melalui koperasi di sekolah masing-masing,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Heriansyah, pemberian bantuan secara menyeluruh dipilih agar tidak terjadi kesulitan dalam menentukan kategori penerima berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Terlebih, seragam merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap siswa ketika memulai pendidikan di jenjang baru.
“Seragam diberikan kepada siswa baru. Jadi, baik siswa dari keluarga mampu maupun kurang mampu, semuanya mendapatkan bantuan. Sebab, cukup sulit bagi kita untuk membedakan kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Selain itu, seragam tersebut memang sudah menjadi kebutuhan siswa baru,” jelasnya.
Meski diberikan secara merata, bantuan seragam tersebut hanya dialokasikan satu kali. Heriansyah menyebut, kebijakan itu menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam beberapa bulan terakhir.
Program ini merupakan bagian dari Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa dalam 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang diusung Bupati Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin.
Selain bantuan seragam, pemerintah juga mengoptimalkan berbagai dukungan pembiayaan pendidikan melalui program dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Khusus jenjang PAUD, misalnya, tersedia sejumlah bantuan operasional untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
Heriansyah berharap, berbagai bentuk dukungan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak sekaligus memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan bersekolah akibat keterbatasan biaya.
“Harapannya, tidak ada lagi anak yang tidak bisa bersekolah karena terkendala biaya,” katanya.
Ia menegaskan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
“Sebab, sebenarnya dalam konstitusi kita, khususnya Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkasnya.