Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Capaian akses sanitasi aman di Kaltim masih tergolong rendah. Berdasarkan data 2026, persentase akses sanitasi aman di Benua Etam baru mencapai 4,16 persen, jauh dibandingkan akses sanitasi layak yang sudah berada di angka 89,08 persen.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Irhamsyah menjelaskan, rendahnya capaian sanitasi aman dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya kondisi geografis, kepadatan penduduk yang sporadis, hingga belum tersedianya data penerima layanan sanitasi secara terperinci di sebagian besar daerah.
"Capaian sanitasi aman tertinggi itu berada di Balikpapan 13,76 persen," beber Irhamsyah.
Sementara itu, untuk Kota Samarinda mencapai 1,21 persen, Kabupaten Kutai Kartanegara 1,55 persen, Kabupaten Kutai Barat 1,72 persen, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebesar 1,97 persen.
"Kalau Mahakam Ulu belum tercatat capaian sanitasi aman atau masih berada di angka nol persen," jelasnya.
Disebutkan Irhamsyah, salah satu persoalan mendasar ialah belum tersedianya data by name by address calon penerima layanan sanitasi di delapan kabupaten/kota. Sejauh ini, proses pendataan melalui survei lapangan baru dilakukan Balikpapan dan Bontang, tetapi hasilnya masih dalam tahap penyelesaian.
Selain itu, keterbatasan dokumen perencanaan teknis dan belum menjadi prioritasnya sektor sanitasi dalam penganggaran APBD kabupaten/kota turut memengaruhi percepatan pembangunan.
"Kalau dari kami sendiri, mengalokasikan Rp2,74 miliar untuk sektor sanitasi melalui APBD 2026. Tapi, anggaran tersebut belum mencakup pembangunan fisik konstruksi," sebutnya.
Alokasi itu difokuskan pada pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, bimbingan teknis air limbah kepada masyarakat, pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), serta pemenuhan kesiapan perencanaan SPALD regional.
Sementara itu, pembangunan sarana sanitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 dialokasikan untuk Kutai Barat sebesar Rp2,94 miliar dan PPU Rp1,53 miliar. Anggaran tersebut masing-masing diperuntukkan bagi pembangunan 105 unit dan 161 unit tangki septik individual.
"Tantangan yang dihadapi kami saat ini, penanganan sanitasi di kawasan permukiman atas air dan bantaran sungai, termasuk sepanjang Sungai Mahakam," ungkapnya.
Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lebih terintegrasi melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kawasan atau sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).
"Karena untuk penanganan sanitasi permukiman di kawasan tersebut belum memiliki dokumen perencanaan teknis khusus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," pungkasnya.