Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan penataan kawasan Kartini-Panjaitan harus tetap memperhatikan hak masyarakat yang selama ini bermukim di bantaran sungai. Pemerintah daerah berupaya memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan warga, terutama dari sisi tempat tinggal dan mata pencaharian.
Aulia mengatakan, pembahasan penataan kawasan tersebut telah dilakukan bersama jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar. Pemerintah ingin mengedepankan pendekatan kemanusiaan agar proses penataan dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat terdampak.
"Kita berupaya menjalankan proses penataan ini dengan pendekatan yang sehumanis mungkin, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan," kata Aulia belum lama ini.
Menurutnya, pengalaman relokasi di kawasan pinggiran Sungai Mahakam menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Sebab, rumah yang sebelumnya disediakan sebagai tempat relokasi ternyata tidak seluruhnya ditempati warga hingga saat ini.
Pengalaman tersebut menjadi pertimbangan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Pemkab Kukar ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga tetap memiliki sumber penghasilan setelah direlokasi.
"Pengalaman itu tidak ingin kita ulangi dalam proses penataan kali ini. Karena itu, kita harus memastikan bahwa dari sisi penghasilan, masyarakat tetap memiliki sumber pendapatan yang layak. Sementara dari sisi tempat tinggal, mereka akan mendapatkan hunian yang lebih layak," jelasnya.
Aulia menyebutkan, sejumlah alternatif lokasi relokasi telah dibahas, di antaranya kawasan Mangkurawang dan Jongkang. Sementara itu, bentuk hunian pengganti masih dalam pertimbangan dengan memperhatikan aspek legalitas dan hak masing-masing warga. Alternatif yang disiapkan meliputi rumah tapak maupun rumah susun.
Selain penataan permukiman, program tersebut juga berkaitan dengan upaya pengendalian banjir di Tenggarong. Setelah relokasi dilakukan, pemerintah berharap kawasan bantaran sungai dapat ditangani lebih lanjut, termasuk melalui pengerukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai.
Namun, upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi karena adanya pembagian kewenangan. Pembangunan turap dan pengerukan sungai menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), sedangkan pemerintah daerah menangani kawasan di atasnya.
"Melalui relokasi warga di kawasan Sungai Tenggarong, kita bisa melakukan pengerukan sungai sehingga persoalan banjir di Tenggarong dapat dikendalikan," ungkap Aulia.
Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap rencana penataan tersebut. Pemkab Kukar berkomitmen menyusun skema yang tetap memperhatikan hak warga, baik terkait tempat tinggal maupun keberlangsungan mata pencaharian.
Sementara itu, Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, mengungkapkan persiapan penataan kawasan Kartini-Panjaitan saat ini masih berfokus pada penyelesaian dokumen teknis dan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 219 unit bangunan yang masuk dalam rencana penataan. Namun, pemerintah masih harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, terutama menyangkut pembagian kewenangan pengelolaan sungai dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
“Data sementara yang sudah kami himpun ada 219 unit. Sekarang beberapa dokumen masih kami lengkapi karena ada kewenangan instansi lain yang juga harus dikoordinasikan, termasuk BWS dan pemerintah provinsi,” jelas Aidil.
Setelah seluruh dokumen rampung, Disperkim berharap sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang Jalan Kartini dan Panjaitan dapat dilaksanakan tahun ini.
Aidil menjelaskan, penataan tidak hanya menyasar kawasan permukiman, tetapi juga harus memperhatikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pasalnya, sejumlah warga selama ini menggantungkan penghasilan dari usaha yang berada di sepanjang kawasan tersebut.
Hasil pendataan awal menunjukkan terdapat beragam jenis usaha, mulai dari toko sembako, kuliner, salon hingga bengkel. Karena itu, pendataan ulang diperlukan agar kebijakan penataan tidak berdampak pada terputusnya mata pencaharian warga.
“Jangan sampai kita merelokasi mereka, tetapi kehidupan ekonominya tidak berjalan. Mereka juga harus tetap bisa mencari penghidupan,” tegasnya.
Dari sisi infrastruktur, rancangan yang tertuang dalam Detail Engineering Design (DED) mencakup pembangunan jalur pedestrian dan turap. Infrastruktur tersebut direncanakan terhubung dengan turap yang sebelumnya dibangun Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga menuju Jembatan Mangkurawang atau Jembatan Besi.
Penataan kawasan juga diarahkan untuk menyediakan ruang usaha bagi pelaku UMKM. Rencana tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama Dinas Koperasi dan UKM Kukar agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan setelah penataan.
Aidil menegaskan, kebutuhan anggaran sekitar Rp80 miliar yang tercantum dalam perencanaan DED merupakan estimasi biaya penataan kawasan. Angka tersebut belum mencakup kebutuhan penyediaan hunian maupun kompensasi bagi warga terdampak.
Untuk kebutuhan permukiman, pemerintah masih harus menghitung nilai lahan dan besaran kompensasi melalui tim penilai atau appraisal bersama instansi terkait, termasuk Dinas Pertanahan.
Adapun kawasan Jongkang menjadi salah satu lokasi relokasi yang mengemuka dalam pembahasan. Ketersediaan lahan di wilayah tersebut dinilai berpotensi mendukung pembangunan permukiman baru. Pemkab Kukar juga akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mematangkan konsep pengembangan kawasan.
Menurut Aidil, perencanaan hunian sementara ini diarahkan pada pembangunan rumah tapak karena dinilai lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat dibandingkan rumah susun.
“Untuk rumahnya, kami masih mengembangkan perencanaannya. Saat ini arahnya rumah tapak karena masyarakat mungkin lebih terbiasa dengan model hunian seperti itu,” pungkasnya.