Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di Samarinda tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Kondisi tersebut membuat Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta PLN memberikan kompensasi langsung kepada masyarakat melalui pemotongan tagihan listrik.

"Masyarakat tidak seharusnya terus membayar tagihan dengan nilai normal ketika pelayanan listrik yang diterima tidak berjalan optimal," tegas Abdul Rohim.

Terlebih, lanjut Rohim, gangguan kelistrikan telah berlangsung berbulan-bulan tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian kepada pelanggan.

Ia menilai, permintaan maaf yang disampaikan PLN melalui pengumuman pemadaman setiap hari tidak cukup untuk menggantikan kerugian masyarakat. Perusahaan harus menunjukkan tanggung jawab melalui kompensasi yang dapat dirasakan langsung pelanggan.

“Kalau memang dia betul-betul bertanggung jawab, dia mesti memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima masyarakat dalam bentuk pemotongan tagihan listrik,” ujarnya.

Untuk itu, Politisi Partai PKS otu mengusulkan agar PLN memberikan potongan hingga 50 persen dari tagihan listrik pelanggan terdampak di Samarinda. Usulan tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelayanan yang tidak optimal.

“Misalnya, karena terjadi pemadaman secara berkala di Samarinda, seluruh pelanggan di Samarinda dipotong 50 persen dari tagihan. Itu tanggung jawab namanya,” imbuhnya.

Apalagi, dampak pemadaman listrik sudah semakin luas. Masyarakat harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kondisi pasokan listrik yang tidak menentu. Situasi tersebut juga menjadi persoalan bagi pelanggan yang menjalankan usaha dan bergantung pada ketersediaan listrik.

Di sisi lain, Abdul Rohim mempertanyakan alasan PLN yang berulang kali menyebut kerusakan pembangkit sebagai penyebab gangguan. Sebab, persoalan tersebut disebut telah berlangsung hampir setengah tahun, tetapi belum juga menunjukkan penyelesaian.

“Kalau memang rusak, tinggal diperbaiki. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, beli yang baru. Saya pribadi sudah tidak percaya dengan berbagai alasan PLN itu,” katanya.

Atas dasar itu, Abdul Rohim mendesak PLN segera menuntaskan persoalan tersebut agar dituntaskan secepatnya.  

"Aparat penegak hukum juga harus melakukan audit terhadap pengelolaan PLN untuk mengetahui penyebab gangguan pelayanan yang terus berulang," tutupnya.