Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan larangan pungutan biaya sampul rapor kepada orang tua siswa. 

Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditertibkan dan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno mengaku selama ini menerima laporan dari orang tua siswa yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran aturan di lingkungan sekolah.

Laporan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari edaran tertulis, pemberitahuan secara lisan hingga pesan WhatsApp (WA) yang diteruskan kepada Disdikbud.

Setiap informasi yang diterima langsung ditindaklanjuti dengan pemanggilan pihak sekolah secara formal untuk dilakukan pembinaan serta langkah administratif.

Eko mengatakan ketentuan dalam edaran pedoman Satuan Harga Pakaian Seragam, Atribut Sekolah, dan Larangan Pungutan Lainnya pada TK, SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemkot Samarinda 2026 telah mengatur secara jelas pembiayaan sampul rapor.

Dalam aturan tersebut, biaya sampul rapor menjadi tanggungan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), bukan dibebankan kepada orang tua siswa.

Bahkan, kata dia, besaran harga sampul rapor telah ditetapkan Wali Kota Samarinda dalam rentang Rp30 ribu hingga Rp50 ribu yang pembiayaannya tetap melalui dana BOSP.

“Pada saat terjadi penyimpangan, ada sekolah yang membebankan kepada orang tua, sudah kita lakukan penertiban, mengembalikan uang itu, kemudian memberikan sanksi ataupun peringatan kepada sekolah, dalam hal ini kepala sekolahnya, untuk tidak mengulang,” tegas Eko, Kamis (12/11/2026). 

Ia menyebut sanksi yang diberikan mengacu pada tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi administratif ringan, sedang maupun berat. Untuk pelanggaran yang baru pertama kali dilakukan, sekolah dimungkinkan terlebih dahulu mendapatkan teguran lisan sebagai bentuk pembinaan.

Menurut Eko, penegakan aturan tersebut menjadi perhatian serius Disdikbud guna memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Samarinda berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, hingga lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah kewenangan pemerintah kota.

Ia menegaskan, fasilitas dan sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab sekolah maupun pemerintah tidak boleh dialihkan pembiayaannya kepada orang tua atau siswa.

Selain teguran lisan dan tertulis, bentuk sanksi lainnya juga dapat berupa penundaan kenaikan pangkat hingga sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Segitu pemerintah kota ini peduli terhadap pendidikan. Yang seharusnya menjadi beban sekolah, itu ada garansi tetap menjadi beban sekolah, beban pemerintah, dan tidak boleh dipindahtangankan beban itu kepada orang tua ataupun siswa,” pungkasnya. (Adv)