Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin

PENAJAM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) belum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat terkait realisasi kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024 sebesar Rp320 miliar. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir mengatakan, pemerintah daerah telah berkali-kali berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kepastian realisasi kurang salur DBH sebesar Rp320 miliar. 

“Sudah beberapa kali kami pertanyakan ke Kementerian Keuangan mengenai hak kurang salur DBH sebesar Rp320 miliar. Tapi, pemerintah pusat belum memberikan kepastian,” kata Muhajir, Kamis (12/11/2026). 

Pemkab PPU berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian realisasi kurang salur DBH sebesar Rp320 miliar. 

Sebab, direncanakan kurang salur Rp320 miliar akan dimasukkan dalam batang tubuh APBD 2027 untuk menunjang pembangunan infrastruktur daerah. 

“Kami berharap pemerintah pusat segera merealisasikan kurang salur tersebut. Karena, kami di daerah sangat membutuhkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” terangnya. 

Belum adanya kejelasan realisasi kurang salur DBH sebesar Rp320 miliar, Pemkab PPU tengah mempertimbangkan untuk mengkonversi kurang salur DBH menjadi pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Pemerintah pusat memberikan ruang untuk konversi dana kurang salur menjadi fasilitas pembiayaan melalui PT SMI.

Namun, pemerintah daerah juga masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang kurang salur DBH dikonversi menjadi fasilitas pembiayaan melalui PT SMI. 

“Kalau regulasinya sudah terbit, daerah bisa konversi kurang salur DBH sebesar 60 persen melalui pembiayaan PT SMI. Jadi, nantinya pembiayaan PT SMI itu akan dibayarkan langsung pemerintah pusat menggunakan kurang salur DBH,” pungkasnya.