Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) menyita dan menyegel enam objek lahan perkebunan kelapa sawit berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Nunukan. Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP).

Penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kaltara yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Samiaji Zakaria, selaku Ketua Tim Penyidik, pada Jumat (13/11/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi D, menjelaskan bahwa enam objek HGU tersebut berada di Desa Plaju dan Desa Tepian.

Menurutnya, tindakan penyitaan dan penyegelan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan serta penetapan pengadilan. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang terus dilakukan oleh tim penyidik.

“Penyitaan dan penyegelan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk memperkuat alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation,” ucap Sugandi.

Dijelaskan Sugandi, perkara ini berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk, yang sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, kepada PT SSP dalam kurun waktu 2017 hingga 2025.

Pemberian fasilitas kredit tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka. Keduanya masing-masing berinisial TKSD (65), laki-laki, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT SSP, serta BF (58), perempuan, yang merupakan Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Agroniaga," ungkapnya.

Adapun enam objek HGU yang menjadi sasaran penyitaan dan penyegelan meliputi HGU Nomor 12 seluas 8.278 hektare di Desa Plaju.

Selanjutnya, HGU Nomor 13 seluas 402,51 hektare, HGU Nomor 21 seluas 51,96 hektare, HGU Nomor 22 seluas 60,69 hektare, HGU Nomor 23 seluas 35,95 hektare, serta HGU Nomor 24 seluas 14,12 hektare yang seluruhnya berada di Desa Tepian.

"Penyegelan dilakukan dengan memasang plang penyitaan pada sejumlah titik lokasi HGU. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyidik mengamankan objek yang berkaitan dengan perkara sekaligus mendukung proses pembuktian dalam penyidikan," bebernya.

Dengan penyitaan tersebut, Kejati Kaltara terus mendalami dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit investasi PT Bank Raya Agroniaga Tbk kepada PT SSP, termasuk menelusuri keterkaitan aset-aset perusahaan dengan perkara yang sedang ditangani.