Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Dari sisi fisik maupun administrasi, seluruh persiapan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah disebut telah terpenuhi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan, lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut memiliki luas sekitar tujuh hektare. Saat ini, Pemkab Kukar tinggal menunggu proses pembangunan yang seluruh pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
“Untuk Sekolah Rakyat, insyaallah kami sudah siap, baik dari sisi fisik maupun administrasi. Lokasinya berada di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan luas sekitar tujuh hektare,” ujar Sunggono. Jumat (13/11/2026)
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, terdapat perubahan cukup signifikan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kukar. Kapasitas yang semula dirancang untuk menampung 1.500 orang kini meningkat menjadi 2.500 orang.
Selain penambahan kapasitas, desain bangunan juga mengalami perubahan. Dari rencana awal dua lantai, kini bangunan tersebut direncanakan menjadi empat lantai.
Sekolah Rakyat itu nantinya diperuntukkan bagi anak-anak mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya mereka yang berasal dari keluarga kelompok desil 1 dan 2.
Sunggono menyebut, Pemkab Kukar sebelumnya juga telah mengusulkan sebanyak 26 anak untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Palaran. Namun, hingga kini anak-anak tersebut belum diberangkatkan karena sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan pasokan air, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Menurutnya, penentuan kapasitas dan teknis penyelenggaraan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Sementara pemerintah daerah bertugas mendukung pelaksanaan program sesuai kewenangannya.
“Di antara kabupaten/kota lainnya, selain Samarinda, Kukar termasuk daerah yang sudah siap untuk dibangunkan Sekolah Rakyat. Seluruh anggaran pembangunannya berasal dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain mempersiapkan Sekolah Rakyat, Pemkab Kukar juga terus menjalankan program bantuan permakanan bagi kelompok masyarakat rentan. Program tersebut menyasar tiga kategori penerima manfaat, yakni lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
Sunggono menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 600 orang yang tercatat sebagai penerima bantuan permakanan. Penyalurannya dilakukan secara berkala setiap dua hingga tiga bulan, dengan besaran bantuan sebesar Rp300 ribu bagi masing-masing penerima.
Untuk penyaluran triwulan IV, Pemkab Kukar merencanakannya setelah 10 November. Sebelum bantuan disalurkan, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi dan validasi data penerima secara berkala setiap tiga bulan.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Sebab, kondisi sosial ekonomi penerima bisa berubah, termasuk adanya penerima yang meninggal dunia maupun mengalami peningkatan kesejahteraan.
Program bantuan permakanan sendiri dikhususkan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Apabila dalam proses evaluasi ditemukan penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik dan mengalami kenaikan kelompok desil, maka bantuan akan dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
“Kami melakukan pengecekan dan validasi terhadap data penerima. Apabila diketahui ada penerima yang desilnya sudah meningkat dan kehidupannya sudah lebih layak, maka bantuannya akan dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan,” tutup Sunggono.