Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengupayakan penanganan banjir di kawasan Loa Janan Ilir melalui pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Loa Lah dengan Sungai Loa Janan.

Proyek senilai Rp4,7 miliar tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Samarinda, Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Darmadi, mengatakan pembangunan sodetan saat ini telah berjalan dan memasuki tahap penyelesaian, dengan pekerjaan tersisa berupa crossing di kawasan Jalan Soekarno-Hatta.

Setelah itu, proyek akan dilengkapi pintu air untuk mengendalikan aliran dari wilayah Samarinda agar tidak menambah beban Sungai Loa Janan yang berpotensi berdampak terhadap wilayah Kabupaten Kukar.

“Nanti kita lengkapi dengan pintu untuk mengendalikan air yang dari Samarinda supaya tidak membebani Sungai Loa Janan yang akan berdampak ke Kabupaten Kukar,” jelas Darmadi.

Sebelumnya, pembangunan sodetan tersebut juga menyebabkan Pemkot Samarinda melakukan penutupan sementara Jalan Soekarno-Hatta KM 2, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, guna mendukung pekerjaan konstruksi.

Darmadi menjelaskan, pembangunan sodetan terbagi dalam tiga segmen utama, yakni pembangunan saluran drainase, crossing drainase menggunakan box culvert, serta saluran pelimpah.

Adapun saluran drainase utama yang telah dibangun memiliki panjang 99 meter, lebar 5,5 meter, dan tinggi 2,55 meter. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Lebih lanjut, penanganan banjir juga akan diperluas ke kawasan lain di Loa Janan Ilir yang selama ini kerap mengalami genangan cukup lama, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Menurut Darmadi, penanganan Sungai Loa Janan membutuhkan kerja sama lintas wilayah karena aliran sungai tersebut melintasi wilayah administrasi Kota Samarinda dan Kabupaten Kukar.

Dalam koordinasi bersama BWS, PU Provinsi Kaltim, serta Pemkab Kukar, disepakati pembagian tugas untuk menyelesaikan persoalan sosial di sepanjang bantaran sungai.

Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar akan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan sosial serta penanganan lahan di masing-masing wilayah sebelum pekerjaan normalisasi sungai dilaksanakan oleh pihak provinsi dan BWS.

Darmadi berharap, melalui pembangunan sodetan dan rencana normalisasi Sungai Loa Janan, persoalan banjir tidak hanya berkurang di wilayah Samarinda, tetapi juga di kawasan Kukar yang terdampak aliran sungai tersebut.

Dengan demikian, penanganan banjir di kawasan perbatasan kedua daerah dapat dilakukan secara terpadu dan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.

“Nanti masing-masing pemerintah kota-kabupaten menyelesaikan masalah sosial di bantaran sungai. Setelah clear, baru teman-teman dari provinsi maupun BWS melakukan normalisasi,” ungkapnya. (Adv)