Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Saluran drainase yang tersumbat berpotensi memperparah genangan saat hujan deras. Mengantisipasi kondisi tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, langsung menginstruksikan DPUPR dan DLHK mempercepat pembersihan gorong-gorong serta saluran air di sejumlah wilayah.
Menurutnya, penanganan tidak boleh menunggu sampai genangan muncul. Saluran yang tersumbat harus segera dibenahi, sehingga aliran air tetap lancar ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Berau.
“Jangan sampai musim panas kebakaran, musim hujan kebanjiran,” tegasnya.
Sri Juniarsih menyebut, koordinasi dengan kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut telah dilakukan. Bahkan, kegiatan pembersihan sudah mulai berjalan sejak beberapa waktu terakhir sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim hujan.
Ia menekankan, upaya mengurangi risiko bencana membutuhkan kerja bersama, bukan hanya bergerak ketika persoalan sudah terjadi. Karena itu, DPUPR dan DLHK diminta saling mendukung dalam memastikan infrastruktur drainase berfungsi optimal.
Di sisi lain, Bupati juga menyoroti pemanfaatan Bantuan Presiden sebesar Rp15 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia berharap dukungan anggaran tersebut dikelola secara maksimal, terutama untuk menunjang kebutuhan personel, operasional, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Manfaatkan secara maksimal dan pastikan laporannya profesional,” pesannya.
Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan juga diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Berau Nomor 300.2.3/840/BPBD-I/2026 tertanggal 4 November 2026. Edaran tersebut berisi peringatan dini sekaligus arahan kesiapan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Potensi banjir, banjir pesisir atau rob, hingga tanah longsor menjadi perhatian pemerintah daerah selama periode Oktober 2026 hingga April 2027.
Melalui langkah tersebut, seluruh perangkat daerah terkait diminta meningkatkan kesiapan dan koordinasi. Pemerintah daerah ingin memastikan penanganan risiko bencana dilakukan lebih awal, sehingga dampaknya terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat dapat ditekan.