Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Ia bahkan menyatakan kesiapan DPRD untuk ikut menyosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat.
Ahmad Yani menilai, keputusan MUI tentu tidak diambil secara terburu-buru. Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu diyakini telah melalui serangkaian pertimbangan, penelitian, dan kajian terhadap dampak penggunaan vape.
Menurutnya, aspek mudarat atau dampak negatif perlu menjadi perhatian bersama, terlebih jika dinilai lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.
“Sebelum fatwa itu dikeluarkan, tentu MUI mempertimbangkan, melakukan penelitian dan kajian. Saya rasa banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya,” ujarnya. Jumat (13/11/2026)
Ia menegaskan, keputusan MUI tersebut patut dihormati dan menjadi pedoman bagi masyarakat. DPRD Kukar pun membuka ruang untuk terlibat dalam penyebarluasan informasi agar fatwa tersebut dapat dipahami secara luas.
“Kami selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menyambut baik, positif dan bahkan kalau perlu kami bantu sosialisasikan. Kalau sudah diharamkan menurut fatwa MUI, tentu harus dilaksanakan,” katanya.
Meski demikian, Ahmad Yani mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang selama ini menjadikan perdagangan vape sebagai sumber penghasilan.
Ia memahami, pembatasan aktivitas perdagangan vape berpotensi berdampak terhadap mata pencaharian sebagian pelaku usaha. Karena itu, menurutnya, diperlukan langkah pendampingan agar mereka memiliki alternatif pekerjaan maupun usaha.
Ahmad Yani berharap pemerintah daerah turut mengambil peran dengan membuka peluang usaha lain yang lebih produktif bagi masyarakat terdampak.
“Kami harap ini ada pekerjaan lain yang produktif. Pemerintah juga ikut andil, misalnya bagaimana ada usaha lain yang lebih baik selain daripada jual atau berdagang,” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak cukup hanya disikapi dari sisi penerapan fatwa, tetapi juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, para pedagang diharapkan dapat beralih ke bidang usaha lain tanpa kehilangan kesempatan untuk tetap memperoleh penghasilan.