Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Penyelesaian persoalan fasilitasi kebun masyarakat (plasma) PT REA Kaltim Plantations di Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih membutuhkan tindak lanjut.
Meski perusahaan telah menyatakan kesediaan menjalankan pola kemitraan, sejumlah masyarakat masih memerlukan penjelasan terkait perhitungan dan mekanisme pelaksanaannya.
Persoalan tersebut kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, Jumat (13/11/2026).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan pembahasan kali ini merupakan pertemuan ketiga dalam rangkaian RDP atau keempat jika dihitung sejak awal proses fasilitasi.
Menurutnya, perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk menjalankan pola kemitraan dengan masyarakat. Tapi komitmen tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar persoalan yang selama ini dibahas tidak terus berlarut.
"Alhamdulillah, kita sudah mengunci bahwa perusahaan bersedia melakukan pola kemitraan dengan hitungan-hitungan ekonomi yang sudah jelas," ujar Ahmad Yani.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan dalam pembahasan, nilai kemitraan yang sebelumnya berada di kisaran Rp700 ribu diperkirakan dapat berkembang hingga rata-rata Rp1,4 juta per bulan. Perhitungan itu berkaitan dengan lahan objek plasma seluas sekitar 863 hektare.
Namun, Ahmad Yani mengakui masih ada masyarakat yang membutuhkan komunikasi lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan yang muncul perlu diselesaikan melalui pembicaraan antara masyarakat dan perusahaan.
DPRD berharap persoalan tersebut tidak kembali berlarut-larut, terlebih proses fasilitasi telah beberapa kali dilakukan. Kesepakatan yang sudah dibahas diharapkan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melanjutkan kerja sama.
"Kalau bisa dikomunikasikan secara internal dan dilaksanakan, itu sudah bisa kita anggap bahwa DPRD, masyarakat, dan perusahaan semuanya adalah mitra. Bagaimana kita membangun Kutai Kartanegara menuju kesejahteraan yang lebih baik," tutupnya.
DPRD Kukar menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut kesepakatan tersebut hingga pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dapat direalisasikan.