Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin 

PENAJAM - Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta nelayan yang mendirikan alat tangkap jenis belat di pesisir laut harus mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah. 

“Belat yang ada di pesisir harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, Jumat (13/11/2026). 

Ia mengungkapkan, wilayah pesisir Benuo Taka cukup banyak nelayan yang mendirikan alat tangkap belat. Dinas Perikanan pun berencana akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan perizinannya. 

“Mengenai pemanfaatan ruang laut, termasuk pemasangan belat di pesisir harus ada izinnya,” ujarnya. 

Pengawasan pemanfaatan ruang laut, kata Andi Traso, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU hanya membantu melakukan monitoring keberadaan alat tangkap tradisional milik nelayan yang ada di pesisir. 

“Keberadaan belat di pesisir, itu kewenangan provinsi untuk mengawasi. Kami hanya membantu, kalau ada yang tidak sesuai dengan regulasi, kami laporkan ke provinsi. Nanti, provinsi yang menindaklanjuti,” terangnya. 

Andi Traso mengingatkan, seluruh nelayan yang mendirikan alat tangkap tradisional jenis belat di pesisir tetap memperhatikan dampak lingkungannya.

Selain itu, belat yang didirikan harus dipastikan di luar dari jalur lalu lintas kapal nelayan. 

“Mengenai keberadaan belat ini harus dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan tidak mengganggu jalur lalu lintas kapal nelayan,” pungkasnya.