Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Pencairan tambahan penghasilan dan insentif guru di Kota Samarinda masih menghadapi kendala ketersediaan kas daerah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) agar hak keuangan para tenaga pendidik dapat segera dibayarkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno menjelaskan, keterlambatan tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Ia menyebut untuk insentif guru, pembayaran Agustus telah dicairkan. Sementara insentif September masih dalam proses karena anggarannya masuk dalam usulan perubahan APBD 2026.
“Untuk insentif bulan Agustus sudah cair, tapi untuk bulan September uang belum tersedia, informasinya sudah diproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah pencairan,” jelas Eko, Jumat (13/11/2026).
Eko menerangkan, kebutuhan anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan guru PNS dan PPPK juga cukup besar.
Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan pembayaran dapat mencapai sekitar Rp15 miliar setiap triwulan atau rata-rata Rp5 miliar per bulan.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan dalam pencairan tersebut adalah pengaturan arus kas daerah.
BPKD harus membagi ketersediaan anggaran untuk membiayai berbagai kebutuhan perangkat daerah yang sama-sama memiliki tingkat urgensi.
Selain itu, tambahan penghasilan dan insentif guru tidak termasuk dalam kategori belanja wajib dan mengikat yang harus dibayarkan pada awal bulan.
Berbeda dengan gaji pokok, listrik, air dan kewajiban utang pemerintah yang menjadi prioritas pembayaran.
“Semua menurut kepala perangkat daerah adalah prioritas dan urgen, tetapi keterbatasan anggaran juga harus diatur agar semuanya bisa terbiayai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan ketentuan batas belanja pegawai dalam APBD.
Jika tambahan penghasilan guru dimasukkan ke dalam komponen belanja pegawai, maka terdapat risiko melampaui batas maksimal belanja pegawai sebesar 40 persen dari APBD.
Karena itu, skema penganggaran tambahan penghasilan tersebut ditempatkan melalui kegiatan tersendiri.
Di sisi lain, Eko memastikan Disdikbud telah memenuhi kewajiban administrasi pengajuan anggaran kepada BPKD tepat waktu. Alokasi anggaran juga telah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun, ketersediaan dana di kas daerah tetap menjadi faktor penentu realisasi pencairan.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan gambaran dampak efisiensi anggaran yang turut dirasakan berbagai organisasi perangkat daerah. Bahkan, kegiatan dengan nilai relatif kecil pun dapat tertunda apabila kas daerah belum tersedia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan tekanan terhadap keuangan daerah juga dipengaruhi berkurangnya dana transfer ke daerah. Di tengah kondisi tersebut, Eko meminta para tenaga pendidik memahami situasi keuangan daerah tanpa mengabaikan hak mereka untuk menerima pembayaran tepat waktu.
Eko juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru yang hingga kini belum menerima hak keuangannya.
Ia menegaskan, Wali Kota Samarinda telah memberikan jaminan bahwa seluruh hak keuangan guru yang belum dibayarkan tetap akan dipenuhi ketika ketersediaan kas daerah memungkinkan.
“Kami pastikan semuanya akan dibayar pada saat kas itu memang tersedia anggarannya,” pungkasnya. (Adv)