Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan proses panjang pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang menghasilkan penurunan biaya pelunasan rata-rata sebesar Rp3,38 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada tahun sebelumnya biaya pelunasan rata-rata mencapai Rp26,43 juta, maka pada penyelenggaraan haji 2027 mendatang turun menjadi Rp23,05 juta per jemaah.
Hetifah mengatakan, penurunan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara DPR, pemerintah, maskapai penerbangan dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Berbagai komponen pembiayaan diperiksa untuk mencari ruang efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.
Ini disampaikannya dalam Muzakarah Keuangan Haji bertema "Memperkuat Sinergi Keuangan dalam Pengelolaan Haji" di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (13/11/2026).
"Kami di Komisi VIII itu sampai berminggu-minggu, rapatnya kadang sampai tengah malam. Tarik ulur dengan maskapai, dengan panja pemerintah, termasuk juga teman-teman BPKH selalu hadir," ujar Hetifah.
Menurutnya, salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan, termasuk potensi kenaikan biaya operasional maskapai akibat harga bahan bakar pesawat atau avtur.
Kata dia, DPR ingin memastikan kenaikan komponen tersebut tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah melalui penambahan biaya pelunasan.
"Tapi, kami juga ingin ada kepastian dalam komponen pembiayaan tersebut. Jangan sampai ketika maskapai menaikkan biaya, kekurangannya begitu saja dibebankan kepada jemaah melalui penambahan biaya," katanya.
Berdasarkan kesepakatan pemerintah pada 27 Oktober 2026, rata-rata BPIH 2027 ditetapkan sebesar Rp98,46 juta per jemaah.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp54,64 juta merupakan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah, sedangkan sekitar Rp43,81 juta berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.
Dengan komposisi tersebut, sekitar 55,5 persen biaya ditanggung jemaah dan 44,5 persen lainnya bersumber dari nilai manfaat BPKH.
Dalam perhitungan biaya pelunasan 2027 juga terdapat subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta dan saldo virtual account jemaah yang akan berangkat dengan rata-rata sekitar Rp3,4 juta.
Hetifah menjelaskan, nilai manfaat merupakan hasil pengelolaan setoran dana haji masyarakat melalui berbagai instrumen investasi dan penempatan dana sesuai prinsip syariah. Hasil pengelolaan tersebut turut membantu meringankan beban biaya yang harus dibayarkan jemaah.
Meski demikian, ia mengingatkan pengelolaan dana haji tidak hanya berorientasi pada besarnya keuntungan investasi.
Ada tiga hal utama yang harus dipastikan, yakni keamanan dana, optimalisasi nilai manfaat, serta pemerataan manfaat bagi seluruh jemaah, termasuk mereka yang masih berada dalam daftar tunggu.
"Tiga hal ini yang selalu kami dukung sekaligus awasi bersama DPR. Pertama, apakah uang jemaah sudah aman? Kedua, apakah dana tersebut menghasilkan manfaat yang optimal? Ketiga, apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh jemaah secara adil?" ungkapnya.
Ia menegaskan, dana haji merupakan amanah masyarakat yang dikumpulkan dari hasil kerja keras dan tabungan selama bertahun-tahun.
Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan agar hak jemaah yang akan berangkat maupun yang masih mengantre tetap terlindungi.
Selain efisiensi pembiayaan, Hetifah juga mendorong transparansi dan pengawasan melalui sinergi DPR, pemerintah, Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta masyarakat.
Ia menilai keterlibatan masyarakat diperlukan agar pengelolaan dana haji berjalan terbuka. Aspirasi dan kritik jemaah juga harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan haji.
Di sisi pelayanan, Hetifah mengingatkan penurunan biaya tidak boleh mengurangi kenyamanan dan keselamatan jemaah. Perhatian khusus perlu diberikan kepada jemaah Lanjut Usia (Lansia), penyandang disabilitas, serta mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
Peningkatan kualitas akomodasi, konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan jemaah, termasuk karakteristik masyarakat asal Kalimantan, hingga layanan kesehatan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
"Keberhasilan DPR bukan sekadar diukur dari turunnya angka biaya haji. Ukuran keberhasilannya adalah ketika jemaah bisa berangkat menunaikan ibadah haji dengan tenang, mendapatkan pelayanan sesuai rencana, seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan baik, serta dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat," pungkasnya.