Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau hanya memiliki waktu lima hari untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diminta bergerak cepat melakukan pembenahan dan melengkapi berbagai kebutuhan pemeriksaan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menyampaikan, evaluasi tersebut melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah.
Tak hanya kepala OPD, tetapi juga asisten, staf ahli, kepala bagian hingga sejumlah pejabat terkait ikut dilibatkan dalam proses tersebut.
Pemeriksaan kali ini mencakup sejumlah komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, hingga belanja modal menjadi bagian yang mendapat perhatian.
Menurutnya, keterlibatan seluruh perangkat daerah diperlukan agar setiap catatan maupun kebutuhan pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh.
Terlebih, kata dia, BPK telah memberikan tenggat waktu lima hari untuk menyelesaikan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
“Lima hari diberikan untuk pembenahan. Setelah itu, hasilnya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Gamalis mengatakan Pemkab Berau masih menunggu hasil akhir dari rangkaian evaluasi tersebut dan berharap proses pemeriksaan tidak menemukan persoalan serius yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, evaluasi ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal pada 2026.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan setiap OPD lebih cermat dalam menjalankan program, terutama dalam menentukan kegiatan yang perlu disesuaikan dengan kondisi anggaran.
Gamalis menilai penyesuaian tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh perangkat daerah harus memahami kondisi keuangan yang dihadapi agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai kemampuan daerah.
“Dengan kondisi fiskal sekarang, tentu banyak hal yang harus disesuaikan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada poin khusus yang sejauh ini disampaikan sebagai persoalan utama dalam evaluasi.
Namun, ia meminta seluruh OPD tidak bersikap tertutup terhadap tim pemeriksa, terutama menyangkut penyediaan dokumen dan data yang dibutuhkan.
Baginya, kelancaran evaluasi sangat bergantung pada keterbukaan masing-masing perangkat daerah.
Koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat agar proses pemeriksaan tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun lambatnya pemenuhan data. “Semua harus terbuka dan kooperatif. Jangan sampai ada data yang terhambat,” tegasnya.
Gamalis berharap seluruh tahapan perbaikan dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu. Dengan begitu, Pemkab Berau dapat segera memperoleh hasil evaluasi dan menentukan langkah lanjutan berdasarkan laporan BPK.