Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Penanganan longsor turap Sungai Mahakam di kawasan Jalan Gajah Mada masih dalam tahap koordinasi lintas instansi. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS) terus membahas langkah penanganan untuk mencegah kondisi semakin parah.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti mengatakan gejala pergeseran turap sebenarnya telah terpantau sejak beberapa waktu sebelum longsor terjadi pada awal September 2026.
Sejak muncul tanda-tanda pergerakan, Pemkot Samarinda telah berkoordinasi dengan pihak terkait.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghentikan sementara pekerjaan pembangunan Teras Samarinda tahap dua di sekitar lokasi hingga kondisi turap mencapai titik stabil.
“Begitu ada gejala itu kami sudah koordinasi sebenarnya. Di segmen itu untuk pekerjaan teras memang dihentikan, karena kita menunggu mencapai titik stabil baru kita bisa mengambil langkah-langkah lanjutan,” jelas Neneng.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pembahasan bersama, terdapat sekitar 60 meter area pekerjaan yang harus dihentikan.
Penghentian tersebut diperluas hingga 50 meter ke arah hulu dan 50 meter ke arah hilir, sehingga total panjang area yang tidak dilanjutkan sementara mencapai sekitar 160 meter.
Pekerjaan teras di segmen tersebut belum dapat diteruskan karena masih menunggu penanganan teknis terhadap konstruksi jalan dan turap, terlebih pekerjaan sebelumnya masih berada pada tahap awal dan baru mencakup sebagian urukan tanah.
Neneng memastikan penghentian pekerjaan telah dilakukan sesuai rekomendasi BPJN dan pemerintah provinsi.
Dari sisi administrasi kontrak, kondisi tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Dinas PUPR Samarinda.
Meski demikian, pekerjaan pembangunan teras di segmen lainnya tetap ditargetkan selesai pada akhir 2026.
Terkait penanganan longsor, ia mengatakan terdapat sejumlah opsi teknis yang masih dibahas, termasuk usulan pemotongan bagian konstruksi yang mengalami kemiringan.
Langkah tersebut perlu dikaji terlebih dahulu agar metode pengerjaan dan penempatan alat berat tidak menimbulkan risiko baru.
Pasalnya, di sekitar lokasi terdapat jaringan pipa Perumdam Tirta Kencana serta aktivitas masyarakat dan lalu lintas kendaraan yang cukup padat.
Sementara itu, pembatasan kendaraan berat di kawasan tersebut telah diberlakukan sejak awal munculnya gejala pergeseran turap.
Kebijakan itu melibatkan Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk mengurangi beban pada struktur jalan.
“Sudah ada arahan terkait dengan kendaraan berat. Itu sudah dari awal-awal kemarin,” ungkapnya.
Neneng menegaskan, penanganan longsor tersebut menjadi tanggung jawab bersama karena lokasi melibatkan sejumlah kewenangan.
Jalan yang terdampak merupakan jalan nasional, sementara kawasan sungai berada dalam kewenangan BWS dan pembangunan teras menjadi bagian dari pekerjaan Pemkot Samarinda.
Karena itu, pembahasan tidak hanya menyangkut metode teknis, tetapi juga pembagian tanggung jawab serta kebutuhan anggaran penanganan.
Di tengah kondisi efisiensi anggaran, pemerintah masih membicarakan skema pembiayaan yang memungkinkan seluruh pihak berkontribusi dalam penanganan tersebut.
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga menjadi perhatian mengingat kondisi jalan saat ini semakin padat dibandingkan penanganan sebelumnya yang sempat dilakukan dengan penutupan jalan.
“Kalau itu kita terus terang kolaborasi. Terkait jalan itu jalan nasional, terhubung dengan sungai itu BWS. Jadi semuanya kita kolaborasi dan koordinasi sudah dilakukan,” pungkasnya. (Adv)