Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA– Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan keberatan atas kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi penerimaan Kota Samarinda hingga Rp209 miliar.
Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda menemukan sejumlah hal yang perlu ditinjau kembali, terutama menyangkut dasar hukum penetapan alokasi, metodologi perhitungan, serta formula dan asumsi yang digunakan dalam menentukan besaran alokasi maupun distribusinya kepada kabupaten/kota.
Menurutnya, proses penetapan alokasi tersebut perlu dilengkapi kertas kerja perhitungan secara terperinci dan memastikan seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), PP Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah provinsi.
Pemkot Samarinda juga telah beberapa kali melakukan rapat internal dan bertemu langsung dengan pihak Pemprov Kaltim.
“Kita juga harus menghitung dampaknya karena kebijakan ini muncul di akhir tahun, sementara APBD Perubahan sudah disepakati bersama antara pemerintah kota dan DPRD,” jelas Andi Harun.
Ia menjelaskan, potensi pengurangan penerimaan sebesar Rp209 miliar tersebut terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Jika kebijakan itu tetap diberlakukan, maka dampaknya cukup besar terhadap kondisi fiskal Kota Samarinda.
Sebab, sejumlah kegiatan yang telah berjalan di lapangan dan masuk dalam perencanaan pembayaran menggunakan alokasi tersebut tetap menjadi kewajiban pemerintah kota.
Sementara APBD Perubahan 2026 telah ditetapkan sehingga ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran pada tahun berjalan semakin terbatas.
“Dampak langsungnya, sejumlah kegiatan yang sudah berjalan dan masuk dalam perencanaan pembayaran itu akhirnya tidak bisa kita bayarkan. Akan ada yang menjadi beban kewajiban pada APBD 2027 nanti,” bebernya.
Ia menegaskan, potensi beban tersebut bukan muncul karena keinginan Pemkot Samarinda, melainkan sebagai konsekuensi apabila penyesuaian alokasi tetap diberlakukan ketika kegiatan telah berjalan.
Karena itu, Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Kaltim berisi keberatan dan permohonan peninjauan kembali atau koreksi terhadap kebijakan tersebut.
Andi Harun juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan gubernur melalui pesan WhatsApp dan mendapat respons bahwa permohonan itu akan ditindaklanjuti.
Ia menyebut dalam surat pertama, pihaknya berharap ada tanggapan dalam waktu tujuh hari. Tapi, tenggat tersebut telah terlewati. Pemkot pun berencana kembali mengirimkan surat kedua kepada gubernur dalam waktu dekat.
“Kami sudah melakukan langkah secara prosedural. Kami menyurat dan berkomunikasi baik-baik. Saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur dan beliau menjawab akan menindaklanjuti. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ada jawaban yang bijaksana,” katanya.
Selain berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, Andi Harun juga berencana menyampaikan persoalan tersebut secara resmi kepada DPRD Samarinda.
Ia telah meminta waktu kepada Ketua DPRD agar Pemkot dapat melaporkan perkembangan persoalan tersebut, paling lambat awal pekan depan, sehingga berharap persoalan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi dan perhitungan ulang tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
Namun, apabila upaya administratif tersebut tidak membuahkan hasil, Pemkot Samarinda telah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum.
Alternatif yang dipertimbangkan antara lain melalui pengadilan maupun meminta pemeriksaan atau fasilitasi lembaga terkait, seperti BPK, Kejaksaan Tinggi Kaltim, atau koordinasi supervisi KPK.
Andi Harun menekankan, keberatan yang disampaikan Pemkot Samarinda murni berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak digeser menjadi isu politik.
“Kami masih menaruh harapan besar agar pemerintah provinsi berkenan melakukan peninjauan kembali,” pungkasnya. (Adv)