Banner ADV

DPMK Kubar Kejar Penyaluran ADK Tahap II, Kepala Kampung Diminta Segera Ajukan Berkas

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Kantor DPMK Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)
Kantor DPMK Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPMK Kubar Kejar Penyaluran ADK Tahap II, Kepala Kampung Diminta Segera Ajukan Berkas

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Kantor DPMK Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)
Kantor DPMK Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPMK Kubar Kejar Penyaluran ADK Tahap II, Kepala Kampung Diminta Segera Ajukan Berkas

Kantor DPMK Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)
Kantor DPMK Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

KUTAI BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) terus mempercepat proses penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap II tahun 2026. 

Hingga 9 November 2026, usulan pencairan telah masuk dari 62 kampung dari total 190 kampung yang ada di wilayah tersebut.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana mengatakan proses fasilitasi pencairan dana untuk kampung masih berjalan. 

Pemerintah daerah mendorong pemerintah kampung yang belum mengajukan persyaratan agar segera melengkapi berkas sehingga proses penyaluran dapat ditindaklanjuti.

Menurutnya, percepatan pengajuan diperlukan mengingat saat ini pelaksanaan anggaran telah memasuki triwulan IV atau penghujung 2026. 

Dengan demikian, dana yang disalurkan nantinya dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung.

"Untuk ADK tahap II, usulan yang sudah masuk sebanyak 62 kampung. Proses pencairan akan ditindaklanjuti berdasarkan usulan dari masing-masing kampung. Kami mengimbau para petinggi yang belum menyampaikan usulan agar segera melengkapi dan menyerahkannya kepada kami," ujar Erlinsiana, Sabtu (14/11/2026).

Selain ADK tahap II, DPMK Kubar juga mencatat masih terdapat sejumlah penyaluran anggaran kampung yang perlu diselesaikan. Untuk Dana Desa tahap II, sebanyak 32 kampung masih belum melakukan penyaluran atau menyampaikan usulan pencairan.

Sementara penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) kepada kampung, serta insentif Rukun Tetangga (RT) melalui Bantuan Keuangan Khusus Kampung (BKKK) juga menjadi bagian dari proses fasilitasi yang berjalan. Tercatat insentif tersebut menyasar 789 RT di Kabupaten Kubar.

Erlinsiana menegaskan, kelengkapan administrasi dan kecepatan pemerintah kampung dalam menyampaikan usulan menjadi salah satu faktor penting agar proses pencairan tidak mengalami keterlambatan. 

"Waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas menjelang akhir tahun anggaran," tuturnya.

Sebagai informasi, penyaluran ADK tahap I sebelumnya telah terealisasi 100 persen kepada seluruh 190 kampung di Kubar. 

Pemerintah daerah berharap pencairan tahap II dapat segera menyusul sehingga kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan kampung tetap berjalan.

ADK menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah kampung untuk menunjang berbagai sektor prioritas daerah. Di antaranya pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pariwisata.

Dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan pelayanan publik sekaligus memperkuat potensi kampung sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Sebelumnya, Pemkab Kubar juga telah menambah alokasi ADK pada tahun 2026 serta merencanakan peningkatan anggaran pada 2027 mendatang. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemampuan keuangan kampung.

Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah kampung diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan secara optimal, mempercepat pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan bertanggung jawab. (Adv) T7 - Kegiatan Perangkat Daerah