Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Program seragam sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat sorotan setelah sejumlah sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) mengeluhkan belum menerima bantuan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan penerima manfaat program, terutama karena bantuan seragam gratis dinilai belum menjangkau seluruh peserta didik yang memenuhi kriteria.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani meminta Pemkab memastikan penyaluran bantuan tidak membedakan status sekolah, baik negeri maupun swasta.
Menurutnya, seluruh siswa jenjang SD dan SMP yang memenuhi ketentuan semestinya mendapatkan hak yang sama.
“Kita pastikan sebenarnya yang berhak menerima kan SD dengan SMP, ya termasuk juga sebenarnya sekolah-sekolah swasta kan tidak ada perbedaan,” ujarnya. Jumat (13/11/2026)
Ia menilai, apabila masih ada sekolah atau siswa yang belum menerima bantuan padahal memenuhi kriteria, pemerintah daerah perlu mengevaluasi mekanisme penyaluran sekaligus mempertimbangkan penambahan kuota.
“Kalaupun masih ada yang belum menerima dan kemudian juga mereka berhak, saya rasa kan tinggal mekanisme dari pemerintah kabupaten supaya volumenya ditambah dan kemudian tidak membeda-bedakan. Semua harus dapat, mau SD, mau SMP, mau negeri maupun swasta kan sama-sama,” tegasnya.
Yani menambahkan, pemerataan menjadi hal penting karena program seragam gratis merupakan bagian dari program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Karena itu, pelaksanaannya diharapkan tidak menyisakan kelompok siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan.
Meski demikian, ia juga mengusulkan agar Pemkab Kukar mempertimbangkan skema penerima bantuan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Menurutnya, bantuan dapat lebih diprioritaskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sementara keluarga yang berkecukupan bisa membeli seragam secara mandiri.
Usulan tersebut, kata dia, dapat menjadi salah satu strategi untuk mengefisienkan penggunaan anggaran daerah di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan lainnya.
“Kenapa misalnya kita tidak memikirkan ketika orang kaya, ya termasuk saya sendiri misalnya, kan tidak logis juga. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk yang lain,” katanya.
Ia bahkan menyebut dirinya tidak perlu menerima bantuan seragam gratis apabila secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.
Menurut Yani, pendekatan berdasarkan kemampuan ekonomi bukan berarti mengurangi hak siswa yang membutuhkan, melainkan mengarahkan anggaran agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
“Masukan dari DPRD supaya itu bisa ditinjau. Supaya anggaran kita ini bisa digunakan, asas kemanfaatannya itu lebih-lebih strategis lagi,” tuturnya.
Diketahui, program seragam sekolah gratis Pemkab Kukar menyasar peserta didik baru jenjang PAUD, SD hingga SMP. Lebih dari 40.000 siswa baru ditargetkan menjadi penerima manfaat program tersebut.
DPRD Kukar berharap evaluasi terhadap mekanisme penyaluran dapat dilakukan agar program berjalan merata sekaligus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, bantuan pendidikan tersebut dapat menjangkau siswa yang membutuhkan tanpa mengabaikan prinsip pemerataan.