Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

SAMARINDA – Bantuan bedah rumah untuk 250 unit rumah di Kota Samarinda masih menunggu kepastian pencairan dana dari pemerintah pusat. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hingga kini belum menerima konfirmasi kapan anggaran bantuan tersebut akan masuk.

Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan bantuan tersebut merupakan insentif yang diperoleh Samarinda setelah meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan.

“Untuk 250 rumah itu kemungkinan kita masih menunggu konfirmasi kapan nanti dananya masuk. Nanti kita sajikan data,” jelas Neneng.

Sebelumnya, penghargaan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balikpapan pada 3 September 2026 itu membawa dua capaian bagi Samarinda, yakni kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dan kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota.

Untuk kategori program bedah rumah, Samarinda memperoleh alokasi bantuan bagi 250 unit rumah dengan nilai sekitar Rp20 juta per unit. Tapi, realisasi bantuan tersebut masih bergantung pada kepastian penyaluran dana dari kementerian.

Sembari menunggu pencairan, Pemkot Samarinda mulai menyiapkan dan memadukan data calon penerima. Data usulan masyarakat akan disandingkan dengan data desil kesejahteraan dari Dinas Sosial agar bantuan tepat sasaran.

Neneng menjelaskan, masyarakat yang ingin mengusulkan bantuan dapat berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Seluruh usulan nantinya diverifikasi dan diperiksa silang dengan data Dinas Sosial.

Selain menyiapkan data untuk bantuan 250 rumah tersebut, Pemkot juga berupaya mengakses program RTLH dari pemerintah provinsi maupun program nasional lainnya.

Langkah ini dilakukan agar penanganan rumah tidak layak huni di Samarinda tidak sepenuhnya bergantung pada APBD kota.

Berdasarkan data Dinas Perkim, Neneng menyebut terdapat sekitar 21 ribu rumah yang perlu diverifikasi. Dengan asumsi bantuan sekitar Rp30 juta per rumah sesuai perhitungan dalam Perwali, kebutuhan anggarannya tentu cukup besar.

Karena itu, Neneng menyebut Pemkot masih mengevaluasi kemampuan keuangan daerah sekaligus menjajaki peluang kolaborasi pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pusat. 

“Nanti kita crosscheck dengan data Dinas Sosial, sehingga terlihat siapa yang masuk desil dan berhak diprioritaskan,” pungkas Neneng. (Adv)