Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

KUTAI BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) menerapkan perubahan skema pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) kepada pemerintah kampung di 2026 ini.

Dalam ketentuan terbaru, sebanyak 60 persen anggaran dibagikan secara merata kepada seluruh kampung, sedangkan 40 persen lainnya dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masing-masing kampung.

Perubahan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah kampung dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan. 

Sebab, mekanisme pengalokasian BHPRD tahun ini berbeda dibandingkan kebijakan yang diterapkan pada 2025.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana mengatakan perubahan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalokasian BHPRD dilakukan dengan memperhatikan dua komponen utama, yakni pembagian secara merata dan pembagian berdasarkan realisasi penerimaan pajak serta retribusi daerah.

"Pada tahun 2026, kebijakan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung berbeda dengan tahun sebelumnya. Pengalokasiannya dihitung secara proporsional, yakni 60 persen dibagi secara merata kepada seluruh kampung dan 40 persen berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap kampung," jelas Erlinsiana, Sabtu (14/11/2026).

Ia meminta pemerintah kampung memahami perubahan mekanisme tersebut dan mencermati informasi yang disampaikan DPMK. 

Kata dia, hal ini penting agar penyusunan perencanaan serta pengelolaan keuangan kampung tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemahaman terhadap skema baru tersebut juga diperlukan agar pemerintah kampung dapat menyesuaikan perencanaan anggaran dengan besaran alokasi yang diterima. 

Dengan begitu, pemanfaatan dana dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kampung.

Penyampaian kebijakan BHPRD ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Kubar mempercepat fasilitasi penyaluran dana transfer ke kampung menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Selain Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah terus mendorong percepatan proses administrasi penyaluran berbagai sumber pendanaan kampung agar dapat segera ditindaklanjuti berdasarkan usulan masing-masing pemerintah kampung.

DPMK Kubar berharap pemerintah kampung dapat lebih proaktif mengikuti perkembangan regulasi dan memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, terlebih waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas.

"Kami berharap seluruh pemerintah kampung dapat memahami ketentuan terbaru ini dan menyesuaikan perencanaan keuangannya. Dengan begitu, pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diterima dapat berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (Adv) T7 - Kegiatan Perangkat Daerah