Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
KUTAI BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) mulai mempersiapkan penerapan sistem pengelolaan keuangan kampung berbasis digital.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), pemerintah daerah mendorong transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) dilakukan secara nontunai serta pengajuan administrasi secara online.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di 190 kampung se-Kubar. Penerapan sistem tersebut juga diarahkan untuk membuat proses administrasi pemerintahan kampung lebih tertib, efektif dan mudah dipantau.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erlinsiana mengatakan telah menyiapkan tim kecamatan dan admin DPMK untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Persiapan itu dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kampung nantinya perlu menyesuaikan mekanisme pengelolaan anggaran dengan sistem transaksi nontunai dan pengajuan secara daring.
"Sebagai tindak lanjut amanat PP Nomor 16 Tahun 2026, kami telah mempersiapkan seluruh tim kecamatan dan admin DPMK untuk mendukung penerapan pengelolaan APBKam secara nontunai serta mekanisme pengajuan secara online," ujar Erlinsiana, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengaku transformasi tersebut sejalan dengan misi keempat Bupati Kubar, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif dan bertanggung jawab berbasis digital.
Dalam proses persiapannya, DPMK juga melibatkan Bankaltimtara untuk memberikan materi mengenai alokasi transfer dana desa atau melalui Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Desa (ATKPDs) secara nontunai pada 2027.
Aplikasi ini milik Bankaltimtara yang terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Online untuk mempercepat pencairan serta belanja APB Kampung secara elektronik. "Pembekalan tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem transaksi keuangan digital di tingkat kampung" imbuhnya.
Erlinsiana berharap seluruh petinggi, perangkat kampung hingga jajaran kecamatan dapat memahami mekanisme baru tersebut. Dukungan dari seluruh pihak dinilai diperlukan agar penerapannya berjalan sesuai ketentuan.
"Kami berharap seluruh petinggi, perangkat kampung dan kecamatan dapat mempersiapkan diri serta mendukung penerapan sistem ini. Dengan begitu, pengelolaan keuangan kampung ke depan bisa semakin tertib, transparan dan akuntabel," harapnya.
Sebagai informasi, APBKam merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disepakati bersama pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kampung.
Sumber pendapatan kampung terdiri dari beberapa komponen, di antaranya Pendapatan Asli Kampung, Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Kampung (ADK) dari APBD kabupaten, serta Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).
Pengelolaan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat hingga pelayanan publik di tingkat kampung.
Sementara itu, kebijakan pengelolaan keuangan kampung juga berkaitan dengan arah belanja daerah. Pemkab Kubar bersama DPRD telah menyepakati Perubahan APBD pada September 2026.
Dalam postur perubahan tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,005 triliun atau meningkat Rp37,23 miliar dari target awal Rp2,968 triliun. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4,65 triliun, naik Rp1,13 triliun dibandingkan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp3,52 triliun.
Kebijakan belanja daerah tahun ini difokuskan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan perlindungan sosial dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
Melalui persiapan digitalisasi keuangan kampung, Pemkab Kubar berharap pengelolaan anggaran di tingkat kampung dapat berjalan lebih terukur dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv) T7 - Kegiatan Perangkat Daerah