Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim menunggu langkah pemerintah pusat dalam menindaklanjuti fatwa haram penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape.
Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Ketua Umum MUI Kaltim, K.H. Muhammad Rasyid mengatakan, penerapan fatwa tersebut merupakan kewenangan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.
"Kalau MUI tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor untuk menjalankan ketetapan tersebut," kata Rasyid.
Karena itu, MUI Kaltim masih menunggu sikap pemerintah pusat sebelum menentukan langkah lebih lanjut di daerah. Rasyid menyebut, pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terkait persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, fatwa yang telah ditetapkan MUI pusat berlaku secara nasional. Karena itu, MUI di tingkat daerah tidak perlu mengeluarkan fatwa serupa, melainkan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan memperluas pemahaman masyarakat terhadap ketetapan tersebut.
"Tindak lanjut di tingkat daerah bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya menggunakan vape," ujarnya.
Dijelaskan Rasyid, alasan pengharaman vape, lantaran dampak buruk terhadap kesehatan menjadi salah satu pertimbangan utama. Karena segala sesuatu yang dapat merusak sistem saraf dan membahayakan tubuh tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
"Semua yang merusak sistem saraf tubuh itu hukumnya haram, apalagi mengganggu kesehatan dan kebaikan generasi penerus. Itu dasar pemikirannya," tegasnya.
Terlebih, perkembangan produk rokok elektrik dinilai perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi salah satu media penyalahgunaan zat berbahaya.
Meski begitu, penerapan fatwa tersebut dapat bersinggungan dengan kepentingan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari perdagangan vape.
Namun, persoalan tersebut tetap perlu dilihat dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan masa depan generasi muda.
"Masyarakat, khususnya kalangan pemuda di Kaltim, lebih berhati-hati terhadap penggunaan rokok elektrik dan memahami risiko yang dapat ditimbulkan," pungkasnya.