Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan
PENAJAM - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan regulasi tentang konversi kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi fasilitas pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Regulasi ini diperlukan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengajukan pinjaman ke PT SMI dengan jaminan kurang salur DBH yang belum direalisasikan pemerintah pusat.
Pemkab PPU memiliki kurang salur DBH untuk periode 2023-2024 sebesar Rp320 miliar yang akan dikonversi menjadi fasilitas pembiayaan melalui PT SMI untuk menunjang pembangunan infrastruktur daerah.
“Rencana pengajuan pembiayaan ke PT SMI masih dalam batas pembahasan. Karena, kami di daerah juga masih menunggu regulasinya. Informasinya Kemenkeu masih menyusun regulasi yang mengatur tentang konversi kurang salur DBH menjadi pembiayaan melalui PT SMI,” kata Raup Muin, Minggu (15/11/2026).
Raup Muin mengungkapkan, pemerintah pusat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan alternatif pembiayaan ke PT SMI dengan jaminan kurang salur DBH. Namun, besaran pembiayaan yang dapat dimanfaatkan hanya 30 hingga 60 persen dari total kurang salur DBH.
“Peluang ini yang rencananya akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Tetapi, sebelum diajukan pinjaman ke PT SMI, terlebih dahulu kami menunggu kejelasan regulasinya dari pemerintah pusat agar dalam pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan persoalan hukum,” terangnya.
Raup Muin mengungkapkan, Pemkab PPU dan DPRD telah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan manajemen PT SMI terkait dengan rencana pengajuan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.
Pinjaman kepada PT SMI nantinya akan dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat ke PT SMI dengan menggunakan kurang salur DBH.
“Misalnya pinjaman disetujui 60 persen dari total kurang salur DBH Rp320 miliar, itu nanti yang dibayarkan pemerintah pusat ke PT SMI. Sedangkan sisanya 40 persen tetap disalurkan pemerintah pusat ke daerah,” pungkasnya.