Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang pengharaman penggunaan rokok elektrik atau vape dinilai menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Ismid Kusasih mengatakan, vape bukan produk yang bebas risiko. Meski kerap dianggap sebagai alternatif rokok konvensional, rokok elektrik tetap mengandung zat yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan.
"Vape mungkin memiliki paparan beberapa zat beracun yang lebih rendah, tetapi tetap mengandung zat adiktif dan bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan. Jadi, kita tidak boleh mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan lainnya," ujar Ismid.
Ia menjelaskan, dari perspektif medis, kandungan nikotin dalam vape bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan. Selain itu, paparan berbagai zat kimia dalam aerosol vape juga berisiko memengaruhi kesehatan paru-paru, jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf.
Kendati rokok konvensional memiliki risiko kesehatan lebih tinggi karena proses pembakaran tembakau menghasilkan ribuan zat berbahaya. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menjadikan vape sebagai produk yang aman untuk digunakan.
"Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kita bukan sedang membandingkan mana yang boleh dikonsumsi, tetapi bagaimana melindungi masyarakat dari seluruh bentuk paparan zat adiktif," tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, masyarakat tidak seharusnya terjebak dalam perbandingan antara rokok konvensional dan rokok elektrik untuk menentukan produk yang lebih aman dikonsumsi.
Ia menilai, fatwa yang ditetapkan MUI pada 6 November 2026 tersebut dapat menjadi momentum untuk memperluas edukasi mengenai bahaya zat adiktif. Upaya perlindungan ini terutama perlu menyasar anak-anak dan remaja yang rentan terpapar kebiasaan penggunaan produk tersebut.
"Karena kami memiliki tanggung jawab memperkuat edukasi, promosi kesehatan, serta pencegahan perilaku berisiko di masyarakat," tuturnya.
Terlebih, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari orang tua, institusi pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan.
"Pilihan terbaik bagi kesehatan adalah tidak menggunakan keduanya," tutupnya.