Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan melakukan kajian lebih lanjut menyusul Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan vape haram.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari salinan lengkap fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak bisa terburu-buru membentuk peraturan hanya berdasarkan pemberitaan mengenai isi fatwa.
“Saya mau mencari dulu salinan lengkap fatwanya, baru nanti kami koordinasikan. Kita tidak bisa hanya membacanya di berita tanpa melihat seluruh klausul isi utuh dari fatwa itu,” ucap Andi Harun baru-baru ini.
Ia menegaskan, pembentukan peraturan daerah maupun peraturan wali kota harus didahului kajian yang komprehensif. Kajian tersebut mencakup aspek yuridis, sosiologis, hingga ekonomi agar regulasi yang diterbitkan memiliki dasar kuat dan dapat diterapkan secara efektif.
Menurut Andi Harun, peraturan merupakan instrumen hukum yang memiliki daya paksa. Karena itu, tanpa kematangan kajian, keberlakuan regulasi justru berpotensi menjadi lemah.
“Ketika peraturan dibuat, kita harus memastikan seluruh kajian, baik yuridis maupun sosiologis, sudah tuntas. Kita tidak boleh tergesa-gesa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap aktivitas ekonomi, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan produk vape.
Karena itu, kajian ekonomi turut menjadi pertimbangan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Pemkot tidak ingin kebijakan yang diambil justru menimbulkan dampak yang belum diperhitungkan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
Andi Harun membuka peluang untuk berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk MUI Kota Samarinda, guna mendalami persoalan tersebut.
Ia menjelaskan, fatwa MUI dan peraturan pemerintah berada dalam ranah yang berbeda. Fatwa merupakan pandangan hukum dalam perspektif syariah, sedangkan peraturan wali kota merupakan bagian dari hukum positif yang memiliki konsekuensi hukum dan penerapan tersendiri.
“Semua pertimbangan yuridis, sosiologis, dan ekonomi harus kita pastikan terlebih dahulu,” pungkasnya. (Adv)