Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda tengah mengkaji rencana penerapan sanksi kolektif di satuan pendidikan apabila terjadi pelanggaran, termasuk praktik pungutan liar (pungli).
Skema ini tidak hanya menyasar kepala sekolah atau oknum yang melakukan pelanggaran, tetapi berpotensi berdampak terhadap seluruh unsur di lingkungan sekolah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Kajian diperlukan untuk memastikan penerapan sanksi kolektif memiliki dasar yang kuat serta tidak bertentangan dengan asas keadilan.
Menurutnya, kebijakan itu dipertimbangkan untuk membangun kepedulian dan tanggung jawab bersama di antara para guru.
Dengan demikian, setiap warga sekolah diharapkan tidak bersikap acuh ketika mengetahui adanya tindakan yang melanggar aturan.
“Jadi, sanksi kolektifnya juga sedang kami pikirkan. Tidak hanya kepala sekolah ataupun pelakunya, tetapi kolektif seluruhnya. Itu harus kami kaji dulu, supaya menimbulkan kepedulian antara guru satu dan lainnya,” ucap Eko.
Ia menjelaskan, selama ini masih ada kemungkinan sebagian guru memilih tidak ikut campur ketika mengetahui kebijakan atau tindakan rekan sejawat maupun pimpinan yang berpotensi melanggar ketentuan.
Padahal, menurutnya sikap pembiaran tersebut dapat membuat pelanggaran terus berjalan hingga akhirnya mencoreng nama baik sekolah dan dunia pendidikan.
Melalui wacana sanksi kolektif, ia berharap muncul mekanisme pengawasan internal. Guru diharapkan saling mengingatkan sebelum suatu kebijakan atau tindakan yang keliru dilaksanakan.
Jika teguran internal tidak diindahkan, maka pihak yang mengetahui pelanggaran juga diharapkan berani melaporkannya.
“Kalau satu berbuat keliru, yang lain supaya tidak ada dampaknya mengingatkan. Satu berbuat, yang lain sudah mengingatkan internal mereka sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, Eko menegaskan penerapan sanksi tersebut tidak bisa dilakukan terburu-buru. Disdikbud perlu mempertimbangkan kajian akademis, asas keadilan, serta kemungkinan penerapannya secara umum.
Ia juga mengakui belum ada daerah lain yang menjadi contoh penerapan skema sanksi kolektif seperti yang sedang dikaji tersebut.
Ia mencontohkan mekanisme pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh pegawai perangkat daerah ketika target kinerja organisasi tidak tercapai.
Namun, lanjut dia, mekanisme tersebut sudah memiliki pengaturan dalam peraturan wali kota. Sementara itu, sanksi kolektif di satuan pendidikan masih perlu dikaji lebih lanjut.
Di sisi lain, Disdikbud tetap mengedepankan tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari pembinaan hingga pemeriksaan dan pengawasan. Apabila pelanggaran kembali terjadi, penanganan akan ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Eko menekankan, kepatuhan terhadap regulasi penting untuk menjaga reputasi penyelenggaraan pendidikan dan profesi guru. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dapat berdampak terhadap nama baik sekolah, para guru, hingga pemerintah daerah.
“Guru itu statusnya sangat mulia. Jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang tidak mulia. Meskipun tujuannya baik, kalau sudah ada regulasi, maka harus dipatuhi,” pungkas Eko. (Adv)


