Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda segera memperbaiki lubang jalan di Jalan S Parman yang menjadi sorotan di media sosial.
Ia memastikan penanganan akan dilakukan meskipun ruas jalan tersebut berstatus jalan provinsi.
Andi Harun mengaku berdasarkan kewenangan, Jalan S Parman bukan merupakan jalan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, termasuk pekerjaan trotoar di sisi kiri dan kanan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun, persoalan status kewenangan tidak boleh mengesampingkan kebutuhan masyarakat terhadap kondisi jalan yang aman dan layak dilalui.
Karena itu, ia telah menginstruksikan PUPR Samarinda untuk segera turun melakukan perbaikan.
“Saya sudah memerintahkan PUPR Kota untuk segera memperbaiki. Insyaallah mungkin hari ini sudah mulai diperbaiki,” ujar Andi Harun, Senin (16/11/2026).
Menurut Andi Harun, masyarakat umumnya tidak mengetahui secara detail pembagian status jalan, baik jalan nasional, provinsi maupun kota.
Bagi warga, jalan yang berada di wilayah Samarinda tentu dipandang sebagai bagian dari fasilitas umum yang harus dijaga pemerintah.
Karena itu, ia berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan mengenai perbedaan kewenangan dalam penanganan kerusakan jalan.
Menurutnya, masing-masing tingkatan pemerintahan perlu memastikan anggaran pemeliharaan tersedia setiap tahun sesuai dengan tanggung jawabnya.
“Kalau semua pihak benar-benar menyiapkan kegiatan perawatan setiap tahun, maka tanggung jawab pemerintah kota terhadap ruas jalannya juga tersedia pemeliharaannya. Begitu pula jalan provinsi dan nasional,” jelasnya.
Ia menerangkan, pembagian kewenangan tersebut berkaitan dengan dasar hukum pelaksanaan pembangunan dan penganggaran.
Ruas jalan kota menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda, jalan provinsi dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltim, sedangkan jalan nasional ditangani pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Andi Harun mencontohkan sejumlah ruas jalan di Samarinda yang kewenangannya berada di luar pemerintah kota. Jalan S Parman dan Jalan Juanda misalnya merupakan ruas jalan provinsi.
Sementara Jalan Gajah Mada dan Jalan Slamet Riyadi termasuk jalan nasional.
Ia juga menegaskan, pelaksanaan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur harus mengikuti dasar kewenangan masing-masing pemerintah. Hal serupa berlaku untuk fasilitas lain seperti jembatan dan drainase.
“Eksekusi kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dilaksanakan berdasarkan dasar kewenangan. Kalau masuk ruas jalan provinsi, maka tanggung jawab serta penyediaan anggarannya berada di provinsi. Begitu pula ruas jalan nasional dan kota,” pungkasnya. (Adv)


