Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), tetapi juga melibatkan sejumlah OPD sesuai dengan bidang dan program masing-masing.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, setelah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait pembahasan perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Senin (16/11/2026).
Desman mengatakan, pelaksanaan FKP menjadi salah satu tahapan sebelum rancangan perubahan perda tersebut dibawa ke proses pembahasan lebih lanjut hingga pengesahan melalui rapat paripurna.
Menurutnya, sejumlah OPD perlu mengambil peran dalam implementasi regulasi tersebut. Di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian, serta Dinas Pariwisata.
Keterlibatan lintas OPD dinilai penting karena substansi perda tidak hanya berkaitan dengan pembinaan kepemudaan, tetapi juga menyentuh persoalan ketenagakerjaan, kewirausahaan, pertanian milenial, hingga pengembangan sektor pariwisata.
"Jadi tidak hanya ditanggul atau dipikul secara beban sama Dispora saja," ujarnya.
Ia menjelaskan, perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tersebut juga diarahkan untuk memperluas perhatian pemerintah terhadap hak dan perlindungan pemuda.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya pengembangan kewirausahaan, pemberdayaan pemuda penyandang disabilitas, perlindungan kelompok pemuda rentan, serta keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang digerakkan kalangan muda.
Desman berharap, berbagai substansi tersebut dapat terakomodasi dalam perubahan perda sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan kepemudaan saat ini.
Dengan demikian, kebijakan kepemudaan di Kukar nantinya tidak hanya berorientasi pada pembinaan organisasi atau kegiatan olahraga, tetapi juga memberikan ruang lebih luas bagi pemuda untuk berkembang, mandiri secara ekonomi, serta mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara.


