Bupati PPU Sambut Baik Kebijakan Pengangkatan PPPK Menjadi Penuh Waktu di 2027

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca8 kali dibaca
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Bupati PPU Sambut Baik Kebijakan Pengangkatan PPPK Menjadi Penuh Waktu di 2027

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca8 kali dibaca
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Bupati PPU Sambut Baik Kebijakan Pengangkatan PPPK Menjadi Penuh Waktu di 2027

8
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com)

Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. 

Kebijakan ini membawa angin segar bagi 1.666 PPPK paruh waktu di Benuo Taka yang memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap dimulai 1 Januari 2027. 

“Kebijakan pemerintah pusat ini menjadi kabar baik bagi ribuan PPPK paruh waktu di PPU,” kata Mudyat, Senin (16/11/2026). 

Mudyat mengungkapkan, anggaran gaji pokok bagi PPPK penuh waktu nantinya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. 

“Anggaran gaji PPPK penuh waktu dialokasikan pemerintah di APBN,” ujarnya. 

Meskipun penganggaran gaji pokok PPPK penuh waktu telah diambil alih pemerintah pusat, kata Mudyat, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Insentif bagi PPPK penuh waktu tetap dibebankan kepada pemerintah daerah. Sehingga Pemkab PPU harus melakukan persiapan dan perhitungan kebutuhan anggaran TPP pegawai di 2027. 

“Anggaran gaji PPPK penuh waktu telah terakomodir di APBN, tetapi untuk tunjangannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” pungkasnya.