Lima Raperda Kukar Dikebut, DPRD Libatkan Kejaksaan dan Satpol PP Perkuat Penegakan Hukum

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca6 kali dibaca
Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)
Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Lima Raperda Kukar Dikebut, DPRD Libatkan Kejaksaan dan Satpol PP Perkuat Penegakan Hukum

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca6 kali dibaca
Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)
Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Lima Raperda Kukar Dikebut, DPRD Libatkan Kejaksaan dan Satpol PP Perkuat Penegakan Hukum

6
Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)
Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar. (Foto: Aswin/Pusaranmedia.com)

Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG -  DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Dalam pembahasannya, DPRD tidak hanya menitikberatkan pada penyempurnaan substansi aturan, tetapi juga memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan secara efektif.

Upaya itu dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). Forum tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, konsultasi publik menjadi bagian penting sebelum masing-masing Panitia Khusus (Pansus) menyelesaikan pembahasan dan melakukan finalisasi materi Raperda.

“Konsultasi publik ini harapan kita bisa memberikan masukan, memberikan koreksi, dan berdiskusi dalam rangka penyempurnaan Raperda yang saat ini memang tinggal kita finalisasi,” ujarnya.

Lima Raperda yang tengah dibahas mencakup sejumlah sektor strategis. Di antaranya pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.

Kemudian perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 terkait penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).

Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Dua Raperda lainnya yakni tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Ahmad Yani menegaskan, keberadaan lima regulasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi daerah. Tidak hanya menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tetapi juga diharapkan membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita pastikan bahwa perda tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegasnya.

Di luar penyempurnaan materi regulasi, Ahmad Yani turut menyoroti pentingnya aspek penegakan hukum. Karena itu, DPRD melibatkan Kejaksaan Negeri Tenggarong untuk memberikan masukan, terutama terhadap pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana.

Menurutnya, rumusan sanksi harus disusun secara tepat agar setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam perda memiliki dasar hukum yang jelas untuk ditindak.

Satpol PP juga dilibatkan mengingat instansi tersebut memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

Ahmad Yani mengakui, selama ini masih ditemukan perda yang sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya belum berjalan maksimal. Bahkan, sejumlah pelanggaran di lapangan belum diikuti tindakan tegas.

“Setelah kita setujui dan kita sahkan, harus ada pengawalan. Jangan sampai banyak pelanggaran di sana-sini, tetapi tidak ada sanksi tegas, apalagi menyangkut penegakan hukumnya melalui Satpol PP,” katanya.

Ia berharap, pelibatan kejaksaan dan Satpol PP sejak tahap pembahasan dapat menghasilkan perda yang tidak hanya kuat dari sisi substansi, tetapi juga memiliki kejelasan mekanisme pengawasan dan penindakan.

Setelah konsultasi publik, masing-masing Pansus akan melanjutkan finalisasi materi Raperda. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk menjalani fasilitasi, koreksi, dan penyempurnaan sebelum kembali dibahas bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan.

DPRD Kukar berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan pada Desember 2026 sehingga regulasi tersebut bisa segera diberlakukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.