Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan
PENAJAM - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk melakukan percepatan penyelesaian tapal batas antar kelurahan/desa. Karena, masih ada sekitar 30 persen tapal batas kelurahan/desa belum diselesaikan sampai saat ini.
“Pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah untuk percepatan penyelesaian tapal batas antar kelurahan/desa,” kata Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, Senin (16/11/2026).
Mahyuddin mengungkapkan, penyelesaian tapal batas kelurahan/desa kerap kali menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat yang dapat menghambat percepatan penyelesaiannya.
Karena, tim penyelesaian tapal batas di tingkat kelurahan/desa kerap kali tidak menemui kesepakatan, sehingga pembahasannya berlanjut ke tim tapal batas tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten.
“Ketika ada gejolak mengenai tapal batas di tingkat kelurahan/desa, itu harus cepat ditangani oleh pemerintah daerah agar prosesnya cepat selesai,” terangnya.
Penyelesaian tapal batas antar kelurahan/desa, kata Mahyuddin, perlu dilakukan percepatan karena menyangkut dengan keamanan dan legalitas aset tanah dan bangunan milik masyarakat.
Selain itu, penyelesaian tapal batas antar kelurahan/desa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam mengajukan usulan pemekaran kecamatan.
Pemkab PPU berencana melakukan pemekaran Kecamatan Penajam menjadi dua kecamatan dan Kecamatan Babulu menjadi dua kecamatan, terhambat dengan persoalan tapal batas kelurahan/desa yang belum rampung.
“Tapal batas kelurahan/desa harus selesai 100 persen. Karena, itu salah satu syarat yang harus dipenuhi agar usulan pemekaran kecamatan disetujui Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya.


