Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - DPRD Kaltim mempercepat penyelesaian pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) menjelang batas akhir penyampaian dokumen ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 November 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan pembahasan sejumlah Raperda saat ini memasuki tahap akhir. Selama hampir sepekan terakhir, DPRD Kaltim menggelar pembahasan secara maraton untuk menyelesaikan materi Raperda yang menjadi tanggung jawab masing-masing komisi dan panitia khusus (Pansus).
"Ini hampir satu minggu maraton menyelesaikan. Komisi II ada dua Perda yang dibahas, Komisi I dan Pansus itu ada empat. Ini semua insyaallah akan difinalkan besok," ujar Baharuddin di Samarinda, Senin (16/11/2026).
Ia menyebut, Komisi II membahas dua Raperda, sedangkan Komisi I bersama Pansus membahas empat Raperda. Seluruh pembahasan tersebut ditargetkan rampung sebelum disampaikan dalam rapat paripurna.
"Hasil pembahasan tersebut dijadwalkan disampaikan melalui laporan akhir dalam rapat paripurna pada 18 November 2026," bebernya.
Setelah tahapan paripurna, dokumen Raperda akan memasuki proses konsultasi dan finalisasi di Kemendagri. Terlebih, hampir seluruh materi Raperda telah selesai dibahas.
"Tahapan konsultasi dengan pemerintah pusat tetap diperlukan sebelum proses penetapan dapat dilanjutkan," tegasnya.
Diterangkan Baharuddin, penyampaian dokumen ke Kemendagri harus dilakukan paling lambat 30 November 2026 melalui sistem elektronik e-Perda. Batas waktu tersebut menjadi perhatian DPRD agar seluruh Raperda yang telah dibahas tidak terkendala dalam proses finalisasi.
"Jadi tanggal 18 ini laporan akhir. Nah, tanggal 30 itu masa terakhir untuk melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena harus masuk lewat e-Perda," jelasnya.
Keterlambatan penyampaian dokumen dapat berdampak pada kelanjutan proses pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Sebab, apabila melewati batas waktu yang ditentukan, Raperda tersebut tidak dapat lagi diproses untuk tahapan konsultasi dan finalisasi.
"Kalau tidak dilaporkan, Perda itu tidak selesai. Tidak diterima lagi untuk finalisasi, untuk konsultasi," pungkasnya. (Adv)



