Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
KUTAI BARAT - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Kubar, Frederick Edwin, awal November tercatat 225 kejadian kebakaran dengan total luas area terdampak mencapai 7.483,38 hektare.
Dari sebaran kejadian tersebut, Kecamatan Barong Tongkok menjadi wilayah dengan frekuensi kebakaran tertinggi, yakni 74 kejadian. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Damai dengan 59 kejadian.
Sementara itu, berdasarkan luasan lahan yang terbakar, Kecamatan Jempang mencatat dampak paling besar dengan akumulasi mencapai 5.392,43 hektare. Mayoritas kebakaran terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL), yang mencakup kawasan lahan mineral maupun gambut.
Frederick Edwin menyebut, ancaman Karhutla tidak terlepas dari tantangan perubahan iklim global yang menyebabkan pola cuaca semakin sulit diprediksi.
Kondisi tersebut membuat daerah harus bersiap menghadapi dua fenomena iklim ekstrem, yakni El Nino yang memicu kekeringan dan La Nina yang meningkatkan curah hujan hingga berpotensi menyebabkan banjir.
Keduanya membawa risiko berbeda bagi masyarakat. Kekeringan dapat mengganggu ketersediaan air bersih dan meningkatkan potensi kebakaran, sedangkan curah hujan tinggi berisiko menimbulkan banjir serta kerusakan infrastruktur pertanian.
"Perubahan iklim global telah membawa dampak nyata terhadap pola cuaca yang kian sulit diprediksi. Kita dihadapkan pada ancaman El Nino berupa kekeringan ekstrem dan La Nina dengan curah hujan tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih, keberlanjutan produktivitas pertanian, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan," ungkap Edwin, Senin (16/11/2026).
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan strategi penanganan darurat secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur.
Langkah ini dilakukan mulai dari mempercepat penerimaan laporan masyarakat hingga pengerahan personel untuk memadamkan api di lapangan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan layanan darurat 112 sebagai pusat pengendalian operasi.
Layanan tersebut menjadi jalur penerimaan laporan warga sehingga petugas dapat segera melakukan intervensi ketika ditemukan kejadian kebakaran.
Selain itu, pemadaman darat terpadu melibatkan tim reaksi cepat gabungan yang bersinergi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Manggala Agni, TNI, Polri, Brimob, pemadam kebakaran, pihak kecamatan, serta relawan masyarakat.
Pemerintah daerah juga memperkuat sarana dan prasarana penanganan bencana di tingkat kecamatan. Paket peralatan berupa mobil slip-on, motor trail, tandon air berkapasitas 5.000 liter, serta pompa portabel telah disalurkan ke 16 kecamatan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat waktu respons petugas ketika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
Di sisi pencegahan, pemerintah mengaktifkan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk melakukan patroli rutin, memantau titik api, serta memberikan edukasi kepada warga mengenai bahaya pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar.
Edwin turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan Karhutla, mulai dari BPBD, Kodim 0912 Kubar, Polres Kutai Barat, jajaran Polsek, KPHP, Manggala Agni, pemadam kebakaran kecamatan, MPA, hingga masyarakat kampung.
"Penanganan Karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bahu-membahu melakukan pemadaman dan pengamanan di sejumlah titik kebakaran. Sinergi ini harus terus diperkuat, tidak hanya saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam upaya pencegahan," tegasnya.
Ia berharap penguatan kesiapsiagaan, dukungan peralatan, patroli, serta keterlibatan masyarakat dapat menekan risiko kebakaran di wilayah Kubar. Dampak Karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, dan aktivitas ekonomi juga dapat diminimalkan.
"Ke depan, kita berharap kesiapsiagaan seluruh unsur semakin kuat, mulai dari pemerintah daerah, aparat, hingga masyarakat. Pencegahan harus menjadi perhatian bersama agar kejadian karhutla dapat ditekan dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat bisa diminimalkan," pungkasnya. (Adv) T9 - Penanganan Karhutla dan Kebencanaan



