Banner ADV

APBD Kaltim Menyusut, Prioritas Anggaran dan Nasib Gratispol jadi Sorotan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai, Senin (16/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai, Senin (16/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

APBD Kaltim Menyusut, Prioritas Anggaran dan Nasib Gratispol jadi Sorotan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai, Senin (16/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai, Senin (16/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

APBD Kaltim Menyusut, Prioritas Anggaran dan Nasib Gratispol jadi Sorotan

Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai, Senin (16/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai, Senin (16/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – Menyusutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027 membuat DPRD harus lebih cermat menentukan prioritas belanja. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending harus menjadi landasan utama sebelum pemerintah daerah menetapkan program prioritas, termasuk program Gratispol.

Menurut Agusriansyah, terdapat sejumlah komponen belanja yang telah diatur pemerintah pusat dan wajib dipenuhi oleh daerah. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta belanja pegawai. 

Karena itu, program unggulan daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan setelah seluruh kewajiban tersebut diperhitungkan.

Ia menjelaskan, rujukan mandatory spending antara lain alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen, serta belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen. Sementara untuk infrastruktur, terdapat acuan alokasi sebesar 30 persen.

“Itu dulu yang menjadi rujukannya,” tegas Agusriansyah, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, selama pemenuhan belanja wajib tersebut tidak terganggu, pihaknya akan menyetujui keberlanjutan program Gratispol. Namun, apabila penurunan kemampuan keuangan daerah mulai menggerus alokasi belanja wajib, pemerintah harus berani mengevaluasi prioritas anggaran.

“Tapi kalau itu sudah mulai semakin tergerus, harusnya memang kita berani memilih apakah Gratispol ini yang akan menjadi korban, atau memang kesejahteraan pegawai yang harus mendapat evaluasi,” bebernya.

Menurutnya penentuan prioritas anggaran harus dimulai dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mencermati kondisi keuangan secara menyeluruh, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, Agusriansyah mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus mempertahankan program unggulan, tetapi juga memastikan pelayanan dasar dan kewajiban anggaran tetap terpenuhi.

Selain persoalan keterbatasan anggaran, Agusriansyah juga menyoroti adanya anomali dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Ia menilai, meskipun pembagian urusan pemerintahan telah diatur, pemerintah pusat dalam praktiknya masih menjalankan sejumlah program yang bersinggungan dengan kewenangan daerah.

Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Garuda dan sekolah transformatif oleh pemerintah pusat, padahal pengelolaan SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, kewenangan pendidikan dasar seperti SD dan SMP juga bersinggungan dengan pembangunan Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri bagi daerah. Sebab, di satu sisi transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian, sedangkan di sisi lain pemerintah pusat juga menjalankan program pada sektor yang menjadi kewenangan daerah.

“Tidak hanya anggarannya yang dipotong, tetapi kewenangannya pun kelihatannya diambil alih,” pungkasnya. (Adv)