Banner ADV

Soroti Ketergantungan Beras dari Luar Daerah, DPRD Kaltim Dorong Peningkatan Produksi Petani Lokal

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Soroti Ketergantungan Beras dari Luar Daerah, DPRD Kaltim Dorong Peningkatan Produksi Petani Lokal

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Soroti Ketergantungan Beras dari Luar Daerah, DPRD Kaltim Dorong Peningkatan Produksi Petani Lokal

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Ketergantungan Kaltim terhadap pasokan beras dari luar daerah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Di tengah upaya meningkatkan produksi pertanian lokal, kebutuhan beras masyarakat Benua Etam masih dipenuhi dari sejumlah daerah, seperti Sulawesi dan Jawa.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk itu, pengembangan sektor pertanian harus diikuti peningkatan produksi agar Kaltim tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"Kita ini menanam padi, tetapi tetap impor dari Sulawesi dan Jawa. Nah, yang jadi soal, apakah produksi kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?" ujar Sigit di Samarinda, Ssnin (16/11/2026).

Ia menyebut sejumlah wilayah di Kaltim telah mengembangkan pertanian padi. Di antaranya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang mulai membuka lahan persawahan, serta Samarinda yang juga memiliki aktivitas pertanian.

Namun, pengembangan tersebut perlu dilihat dari kemampuan produksi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. 

"Keberadaan lahan pertanian saja belum cukup apabila hasil panennya belum mampu menopang kebutuhan pangan daerah," imbuhnya.

Ditegaskan Sigit, pengembangan pertanian di daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui pembukaan dan pemanfaatan lahan persawahan yang telah direncanakan pemerintah.

Disisi lain, pengawasan distribusi beras juga perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan rantai distribusi berjalan dengan baik hingga ke masyarakat.

Selain itu, persoalan mafia beras yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi pangan penting agar tidak terjadi praktik yang dapat merugikan masyarakat maupun mengganggu stabilitas pasokan dan harga beras.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting mengingat Kaltim masih mendatangkan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

"Karena itu, pengawasan perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan produksi pertanian lokal," tegasnya. (Adv)