Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
IKN - Pembangunan gedung perkantoran dan infrastruktur pendukung kawasan lembaga legislatif serta yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.
Hingga November 2026, rata-rata progres fisik kawasan legislatif tercatat 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif mencapai 32,83 persen.
Capaian tersebut menjadi bagian dari pembangunan tahap II IKN periode 2025-2029 untuk melengkapi fasilitas pemerintahan di Nusantara.
Selain gedung perkantoran, pekerjaan juga mencakup pembangunan jalan kawasan dan infrastruktur dasar lainnya.
Pada kawasan legislatif, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mencapai progres 22,75 persen, sementara Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen.
Adapun pekerjaan fisik Gedung DPR I tercatat 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen. Sementara itu, pembangunan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen. Untuk infrastruktur jalan di kawasan legislatif, progresnya telah mencapai 41,49 persen.
Sementara di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen.
Adapun Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencatat progres sebesar 25,27 persen. Pembangunan jalan kawasan yudikatif menunjukkan capaian lebih tinggi, yakni 46,69 persen.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pekerjaan pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai koridor target.
Meski demikian, pelaksana proyek diminta menjaga intensitas pekerjaan dan meningkatkan kecepatan pembangunan untuk mengejar sasaran hingga akhir tahun.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Selain fasilitas pemerintahan, pengembangan kawasan IKN juga mencakup investasi swasta. Salah satunya pembangunan kawasan terpadu oleh PT Star Bright International Investment di KIPP 1B.
Investor asal Tiongkok tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam pelaksanaannya, Otorita IKN turut mendorong agar pembangunan memperhatikan kualitas konstruksi, standar desain, serta kebutuhan pengembangan kawasan ke depan.
Aswin menyampaikan, kualitas bangunan dan desain menjadi perhatian agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta harapan pasar.
"Bapak Kepala memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan, standar desain, serta harapan pengembangan ke depan maupun investasinya. Pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk desainnya," jelasnya.
Di sisi infrastruktur pengendalian air, pembangunan kolam retensi SM-02 dengan kapasitas tampungan 243.000 meter kubik juga terus berlangsung. Progres fisik kolam tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Sementara itu, realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026. Pekerjaan ini ditargetkan mencapai sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.
Kolam retensi menjadi bagian dari penerapan konsep sponge city di Nusantara. Konsep tersebut diarahkan untuk mengelola limpasan air hujan sekaligus mendukung konservasi sumber daya air.
Infrastruktur ini juga melengkapi pengembangan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di kawasan IKN.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan IKN. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Nusantara.


