Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Penurunan proyeksi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lebih dari Rp1 triliun berdampak terhadap alokasi bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota. Salah satunya Samarinda yang berpotensi kehilangan penerimaan hingga Rp209 miliar akibat penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan, pengurangan alokasi tersebut berkaitan dengan penurunan pendapatan daerah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dimana, target penerimaan yang ditetapkan sebelumnya terlalu optimistis sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Kalau pengurangan, kita juga di provinsi memang ada pengurangan. Kenapa? Karena penurunan. Kemarin pendapatannya terlalu optimistis, kita kan berkurang Rp1 triliun lebih,” ujar Sri di Samarinda, Senin (16/11/2026).
Penurunan pendapatan tersebut turut memengaruhi besaran dana bagi hasil pajak yang dibagikan kepada kabupaten/kota. Sebab, alokasi yang diterima daerah menyesuaikan kemampuan penerimaan pemerintah provinsi.
“Penurunan pendapatan itu otomatis menyebabkan bagi hasil juga berkurang,” jelasnya.
Penyesuaian tersebut menjadi salah satu persoalan yang disoroti Pemkot Samarinda. Berdasarkan perhitungan pemerintah kota, kebijakan perubahan alokasi opsen dan bagi hasil pajak berpotensi mengurangi penerimaan daerah hingga Rp209 miliar.
Pengurangan itu terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak. Pemkot Samarinda menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi pembayaran sejumlah kegiatan yang telah berjalan, terlebih APBD Perubahan 2026 sudah disepakati bersama DPRD.
Diterangkan Sri, pengurangan penerimaan tidak hanya dialami pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Kaltim juga mengalami penyesuaian akibat penurunan pendapatan tersebut.
“Termasuk pemerintah provinsi. Jadi bukan bicara masalah 10 kabupaten/kota, karena kita juga bagian dari itu,” tegasnya.


