Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyiapkan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) untuk menjamin keberlanjutan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
Skema ini diharapkan mempercepat penyelesaian pekerjaan sekaligus memastikan infrastruktur dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan pengajuan MYC telah dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaannya juga memerlukan persetujuan DPRD serta persetujuan pemerintah daerah terkait jenis kontrak yang digunakan.
"Setelah ada persetujuan surat pertama dan kedua, kemudian persetujuan dari Pemprov terkait jenis kontrak, barulah pekerjaan tersebut bisa dilakukan sebagai kontrak tahun jamak," terang Sri.
Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan yang disiapkan melalui skema tersebut mencakup pengembangan rumah sakit dan pembangunan beberapa ruas jalan, di antaranya Sotek-Bongan serta Bongan-Gerunggung.
"Penggunaan kontrak tahun jamak diperlukan untuk memberikan kepastian penyelesaian pembangunan," tegasnya.
Sebab, apabila pekerjaan menggunakan kontrak tahunan, pemerintah harus kembali menjalani proses lelang dan persiapan material setiap tahun.
Sebagai contoh, lanjut Sri, apabila persiapan pekerjaan membutuhkan waktu tiga bulan dalam satu tahun, maka dalam tiga tahun terdapat sembilan bulan yang tersita untuk tahapan persiapan.
"Kalau kontrak setiap tahun, ada waktu untuk proses lelang dan waktu untuk penyiapan material dan segala macam," jelasnya.
Melalui skema kontrak tahun jamak, pembiayaan dapat diatur selama tiga tahun, tetapi penyelesaian pekerjaan dimungkinkan lebih cepat dari periode kontraknya.
Bahkan, pekerjaan bisa diselesaikan dalam satu tahun dengan pembayaran yang dilakukan selama tiga tahun sesuai ketentuan kontrak.
Sri memastikan penggunaan skema tersebut tidak menjadi persoalan terhadap kemampuan fiskal daerah. Lantaran anggaran kontrak tahun jamak tetap masuk dalam komponen belanja infrastruktur.
Disebutkannya, berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2027, belanja infrastruktur Kaltim mencapai 40,43 persen atau sekitar Rp3,2 triliun. Sementara itu, nilai kontrak tahun jamak untuk 2028 diperkirakan sebesar Rp486 miliar.
"Kalau dibandingkan dengan Rp3,27 triliun, itu baru sekitar 12 sampai 13 persen. Jadi, tidak ada isu soal fiskal karena anggaran tersebut akan menjadi bagian dari belanja infrastruktur, bukan belanja di luar infrastruktur," ungkapnya.


