DPRD Kukar Mulai Bahas RKPD 2028, Erwin Minta Program Prioritas Disesuaikan Kemampuan Fiskal

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

DPRD Kukar Mulai Bahas RKPD 2028, Erwin Minta Program Prioritas Disesuaikan Kemampuan Fiskal

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

DPRD Kukar Mulai Bahas RKPD 2028, Erwin Minta Program Prioritas Disesuaikan Kemampuan Fiskal

Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mempersiapkan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028. 

Komisi I DPRD Kukar mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menyelesaikan tahapan penyusunan rancangan program pembangunan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin mengatakan pembahasan RKPD 2028 harus mulai dilaksanakan pada November 2026. Ini mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang disusun dua tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Karena itu, Komisi I meminta setiap OPD melakukan koordinasi dan memastikan tahapan penyusunan RKPD dapat berjalan sesuai ketentuan, setidaknya sudah dilaksanakan hingga akhir November.

“Jadi pada November ini, jadwal kita sudah harus membahas RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2028. Mekanismenya harus diselesaikan pada November. Karena itu, kami dari Komisi I tentunya harus mengoordinasikan kepada setiap OPD agar kegiatan ini minimal sudah dilaksanakan pada akhir November,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, penyusunan RKPD 2028 juga harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

Menurutnya, visi dan misi kepala daerah melalui program Kukar Idaman Terbaik telah dituangkan dalam matriks RPJMD. Di dalamnya terdapat target pembangunan secara bertahap mulai 2026, 2027, 2028 hingga 2030.

Dengan demikian, penyusunan RKPD tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus memastikan program dan kegiatan yang direncanakan tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Di sisi lain, Erwin mengakui kondisi fiskal Kukar saat ini menjadi salah satu tantangan dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan. Sejumlah OPD bahkan menyampaikan kekhawatiran terkait semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.

“Memang tadi beberapa OPD menyampaikan pesimisme karena berkaitan dengan kondisi beban fiskal kita yang semakin mendesak. Ruang fiskal kita semakin sempit,” ungkapnya.

Meski demikian, ia berharap kondisi keuangan daerah dapat membaik pada 2028 mendatang. Dengan harapan tersebut, DPRD tetap mendorong agar penyusunan RKPD berjalan sesuai mekanisme dan aturan, tanpa mengesampingkan program-program utama yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah.

Terkait kondisi fiskal yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan, Erwin menyebut pembahasan RKPD 2028 juga menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah direncanakan dalam RPJMD.

Program yang dinilai belum mendesak atau belum menjadi kebutuhan utama masyarakat dapat diturunkan tingkat prioritasnya. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kegiatan yang lebih dibutuhkan.

“Apabila memang sesuai, mau tidak mau kita harus melakukan efektivitas dan efisiensi. Program-program yang sebelumnya menjadi prioritas, tetapi dinilai belum terlalu mendesak, bisa kita turunkan menjadi program yang prioritasnya lebih rendah. Jadi, efisiensi itu tetap akan kita lakukan,” jelasnya.

Namun, Erwin menegaskan penyesuaian prioritas bukan berarti menghilangkan seluruh program yang telah dirancang dalam RPJMD. Jika kondisi fiskal mengalami perbaikan pada 2027, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian melalui pembahasan APBD.

“Namun, apabila memang ada perbaikan kondisi fiskal pada 2027 nanti, dalam pembahasan APBD tentunya masih bisa dilakukan perubahan melalui penyesuaian anggaran dan pengembangan program,” tutupnya.

Ia berharap proses perencanaan RKPD 2028 dapat menghasilkan program pembangunan yang realistis, terukur, serta tetap berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kukar Idaman Terbaik di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.