Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Perubahan pola konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian wakil rakyat di tingkat provinsi. Data terbaru yang dipaparkan Pertamina Patra Niaga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim beberapa waktu lalu menunjukkan konsumsi BBM subsidi meningkat, sementara penggunaan BBM nonsubsidi justru menurun.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan menilai kondisi ini perlu menjadi dasar pembaruan perhitungan kebutuhan BBM di 10 kabupaten/kota.
Ia mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota memperbarui data kebutuhan BBM di masing-masing wilayah. Langkah tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurutnya, Pemprov Kaltim sebenarnya telah memiliki dasar perhitungan dan mengajukan kebutuhan BBM kepada pemerintah pusat. Data Dinas ESDM Kaltim mencatat kebutuhan Pertalite yang diajukan pada 2026 mencapai sekitar 1,03 juta kiloliter. Tapi, alokasi awal yang diterima hanya sekitar 508 ribu kiloliter.
“Artinya pemerintah daerah sebenarnya sudah menghitung dan mengajukan kebutuhan. Persoalan berikutnya adalah alokasi yang ditetapkan jauh di bawah usulan,” kata Firnadi.
Pertamina Patra Niaga juga telah memaparkan rata-rata penyaluran Pertalite meningkat sekitar 8,7 persen, dari 1.410 kiloliter menjadi 1.532 kiloliter per hari. Sebaliknya, konsumsi Pertamax turun sekitar 21,9 persen, dari 810,59 kiloliter menjadi 633,42 kiloliter per hari.
Pergeseran serupa juga terjadi pada kelompok BBM diesel. Rata-rata penyaluran Biosolar meningkat sekitar 3,9 persen, sedangkan Dexlite mengalami penurunan sekitar 39,5 persen.
Bahkan, berdasarkan proyeksi Pertamina Patra Niaga, penyaluran Pertalite hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar 537 ribu kiloliter. Jumlah itu sekitar 8 ribu kiloliter di atas kuota yang tersedia.
Firnadi menilai perubahan tersebut perlu dimasukkan dalam perhitungan kebutuhan daerah berikutnya.
Ia menegaskan, bukan berarti perhitungan sebelumnya keliru, melainkan kondisi konsumsi masyarakat yang terus berkembang harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi.
“Kalau pola konsumsi sudah berubah, maka perencanaan kebutuhan juga perlu membaca perubahan itu. Bukan berarti perhitungan sebelumnya salah, tetapi sekarang kita memiliki perkembangan baru yang harus dimasukkan dalam evaluasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan stok, kuota, dan kapasitas pelayanan tidak dicampuradukkan. Sebab, ketiganya merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan penanganan sesuai sumber masalahnya.
Pertamina, kata dia, telah menyampaikan bahwa stok BBM tersedia. Tapi, ketersediaan stok tidak otomatis menunjukkan kuota setiap daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun menjamin kapasitas pelayanan di lapangan memadai.
“Kalau masalahnya distribusi dan jam pelayanan, tentu itu harus diperbaiki. Tetapi data juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan yang diajukan dengan kuota yang diterima. Jadi keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi diselesaikan sesuai sumber masalahnya,” terangnya.
Karena itu, Firnadi mendukung rencana Komisi II DPRD Kaltim melanjutkan pembahasan bersama BPH Migas. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempertemukan perhitungan kebutuhan pemerintah daerah dengan metodologi yang digunakan BPH Migas dalam menetapkan kuota.
Ia menekankan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat 10 kabupaten/kota. Setiap daerah perlu memiliki data mengenai kebutuhan yang diajukan, kuota awal yang diterima, tambahan atau perubahan alokasi, realisasi penyaluran, perkembangan konsumsi, hingga kapasitas pelayanan.
Data tersebut nantinya dapat diolah oleh Pemprov Kaltim menjadi neraca BBM daerah yang diperbarui. Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar lebih kuat ketika mengajukan evaluasi maupun penyesuaian kuota kepada BPH Migas.
“Bukan memulai lagi dari nol. Data dan pengajuan sudah ada. Sekarang kita perbarui dengan kondisi terbaru, kita konsolidasikan kembali kebutuhan 10 kabupaten/kota, lalu kita kawal bersama kepada BPH Migas,” tegasnya.
Firnadi berharap tindak lanjut RDP dapat menghasilkan kejelasan mengenai metodologi penetapan kuota, neraca kebutuhan, kuota dan realisasi BBM di setiap daerah, serta mekanisme evaluasi apabila terjadi perubahan kebutuhan.
Menurutnya, tujuan evaluasi bukan sekadar meminta penambahan kuota sebesar-besarnya, melainkan memastikan kebutuhan masyarakat dihitung berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Rakyat sudah menyampaikan masalahnya, Pemprov sudah mengajukan kebutuhan, dan DPRD sudah mempertemukan para pihak untuk memperjelas persoalannya. Sekarang gunakan data terbaru itu untuk memperkuat evaluasi,” pungkasnya. (Adv)



