Banner ADV

Rokok Elektrik Diharamkan, DPRD Kaltim Soroti Dampak Ekonomi atas Fatwa MUI

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ilustrasi rokok elektrik. (Foto: Tri/Pusaranmedia com)
Ilustrasi rokok elektrik. (Foto: Tri/Pusaranmedia com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Rokok Elektrik Diharamkan, DPRD Kaltim Soroti Dampak Ekonomi atas Fatwa MUI

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ilustrasi rokok elektrik. (Foto: Tri/Pusaranmedia com)
Ilustrasi rokok elektrik. (Foto: Tri/Pusaranmedia com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Rokok Elektrik Diharamkan, DPRD Kaltim Soroti Dampak Ekonomi atas Fatwa MUI

Ilustrasi rokok elektrik. (Foto: Tri/Pusaranmedia com)
Ilustrasi rokok elektrik. (Foto: Tri/Pusaranmedia com)

Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

SAMARINDA – Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan mendorong pemerintah memperketat pengawasan peredaran rokok elektrik atau vape. Ini menyusul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan wacana pemerintah pusat mengenai kemungkinan larangan total produk tersebut.

Firnadi yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Kaltim mengatakan, pihaknya menghormati fatwa MUI yang telah ditetapkan. Tapi, sembari menunggu kajian pemerintah pusat terkait opsi pelarangan, pengawasan terhadap aturan yang sudah berlaku perlu diperkuat.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu dievaluasi adalah penerapan pembatasan penjualan vape kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun, sehingga harus memastikan ketentuan tersebut benar-benar dijalankan oleh pelaku usaha di Kaltim.

“Kami menghormati fatwa MUI tentang vape. Fatwanya sudah ditetapkan, sementara pemerintah pusat masih mengkaji opsi larangan total. Saat ini, langkah yang kami dorong adalah memperketat pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan aturan yang sudah berlaku,” ujar Firnadi.

Selain pembatasan usia, Firnadi juga menyoroti peredaran cairan vape yang diduga mengandung narkotika. Ia mendorong aparat penegak hukum menindak peredaran produk tersebut sekaligus menelusuri jaringan pemasoknya.

Menurut dia, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan regulasi penjualan, tetapi juga pengawasan terhadap kandungan produk yang beredar di masyarakat. 

Karena itu, penindakan terhadap produk yang mengandung zat terlarang perlu menjadi bagian dari pengawasan.

Apabila pemerintah pusat memutuskan mempertimbangkan larangan total, Firnadi meminta kajian kebijakan tersebut dilakukan secara menyeluruh.

Kajian harus menjelaskan bagaimana larangan itu dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi munculnya peredaran produk secara ilegal.

Ia juga mengingatkan agar dampak kebijakan terhadap pekerja di sektor usaha vape turut diperhitungkan. Firnadi menyebut, berdasarkan perkiraan asosiasi, terdapat sekitar 1.400 pekerja di sektor ritel vape di Kaltim. 

Namun, jumlah dan persebarannya masih perlu diverifikasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Di sisi lain, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan daerah juga perlu diketahui melalui data resmi. Firnadi menyatakan akan mendorong Komisi II DPRD Kaltim meminta data kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bea Cukai.

“Dampaknya bagi pekerja juga perlu dihitung,” ungkapnya.

Firnadi menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan kebijakan vape. Meski demikian, data ketenagakerjaan dan penerimaan daerah dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat menyampaikan masukan yang konkret kepada pemerintah pusat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pengaturan vape diharapkan tidak hanya berfokus pada pilihan pembatasan atau pelarangan, tetapi juga memperhitungkan efektivitas pengawasan, potensi peredaran ilegal, serta dampak kebijakan terhadap pekerja dan penerimaan daerah.

"Untuk kontribusi pajak, saya akan mendorong Komisi II meminta data resmi kepada Bapenda dan Bea Cukai," pungkasnya. (Adv)