Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Mekanisme penyaluran opsen dan bagi hasil pajak kepada daerah dipertanyakan di tengah polemik pengurangan penerimaan Kota Samarinda hingga Rp209 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo menilai sistem penyaluran perlu dibenahi agar dana yang menjadi hak daerah tidak tertahan sebelum masuk ke kas pemerintah daerah.
"Kalau opsen itu mestinya masuk langsung, karena terpotong langsung. Nah yang saya bingung ini, kok tertahan? Padahal mekanismenya otomatis," ketus Sigit.
Ia mempertanyakan keterlambatan penerimaan opsen, padahal mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut sudah menggunakan sistem pemotongan otomatis berdasarkan persentase hak masing-masing daerah.
"Apabila sistem pemotongan sudah berjalan otomatis, seharusnya tidak ada persoalan dalam penyaluran bagian penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah," tegasnya.
Karena itu, ia meminta kejelasan mengenai aliran dana tersebut. Agar mekanisme serupa diterapkan dalam penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Dengan begitu, bagian yang menjadi hak daerah dapat langsung dipisahkan sebelum dana disalurkan melalui mekanisme pemerintah pusat.
Ia mengaku telah menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan. Sebab, pemotongan langsung dapat memberikan kepastian mengenai pembagian penerimaan sekaligus mengurangi risiko keterlambatan penyaluran kepada daerah.
"Saya malah mengusulkan kepada pemerintah pusat, bagi hasil itu potong juga langsung. Yang masuk ke sana langsung dipotong untuk kita, ke kementerian," katanya.
Usulan tersebut menjadi perhatian di tengah keberatan Pemkot Samarinda terhadap penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan Samarinda hingga Rp209 miliar, terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Pemkot Samarinda menilai pengurangan itu dapat mengganggu penyelesaian pembayaran sejumlah kegiatan yang telah berjalan. Sementara Pemprov Kaltim menjelaskan penyesuaian alokasi berkaitan dengan penurunan proyeksi pendapatan daerah lebih dari Rp1 triliun.
Kendati demikian, Sigit mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab dana bagi hasil yang dipersoalkan masih tertahan.
"Pemerintah daerah perlu mendapatkan kejelasan mengenai penerimaan yang menjadi haknya," imbuhnya. (Adv)



