Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mempercepat proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, penyelesaian regulasi yang ditargetkan rampung pada Desember 2028 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investasi dan pemanfaatan ruang di daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam konsultasi publik pertama perubahan RTRW Kaltim.
Menurut Hamas, dinamika pembangunan dan investasi yang terus berjalan membuat kepastian tata ruang menjadi kebutuhan mendesak. Terlebih, revisi dilakukan karena adanya perubahan batas Ibu Kota Nusantara (IKN), perkembangan regulasi nasional, serta kebutuhan penyesuaian pembangunan wilayah.
Ia menilai rentang waktu hingga akhir 2028 terlalu panjang untuk menuntaskan perubahan aturan tersebut.
Karena itu, Hamas meminta tim penyusun mempertimbangkan percepatan tahapan penetapan peraturan daerah (perda).
“Kalau kita melihat skema tahapan penetapan Perda RTRW baru ditargetkan rampung pada Desember 2028. Jadi, ada waktu hampir tiga tahun. Menurut saya, jangka waktu itu terlalu lama dan berisiko memunculkan ketidakpastian hukum bagi investasi di Kaltim,” ujarnya.
Selain persoalan waktu, ia menyoroti penyusutan Lahan Baku Sawah (LBS) yang menjadi salah satu latar belakang revisi RTRW. Berdasarkan paparan yang diterimanya, luas LBS sekitar 46 ribu hektare, sementara lahan yang diusulkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hanya sekitar 34 ribu hektare.
Hamas mempertanyakan peruntukan sisa lahan tersebut, terlebih Kaltim memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga IKN dan diharapkan turut menopang ketahanan pangan.
Menurutnya, pengurangan komitmen perlindungan lahan pertanian perlu dijelaskan secara rinci. Sebab, kebijakan tersebut harus sejalan dengan target pembangunan Kaltim sebagai penyangga kebutuhan pangan IKN.
“Pelepasan atau pengurangan komitmen LP2B ini saya kira ini sangat kontradiktif ya dengan semangat kita. Nah mungkin nanti ini menjadi masukan juga di RTRW konsultasi berikutnya mengenai hasil ini," ungkapnya.
Hamas juga meminta revisi RTRW memperhatikan perlindungan masyarakat adat dan kawasan hutan. Di sisi lain, DPRD Kaltim menilai keberadaan izin pertambangan, perkebunan, jalur pipa gas hingga kawasan industri perlu diintegrasikan dengan perlindungan hak masyarakat adat.
Menurutnya, revisi RTRW tidak boleh hanya berorientasi pada pengakomodasian Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi juga harus memberi ruang yang adil bagi masyarakat adat dan keanekaragaman hayati.
“Revisi RTRW jangan hanya berfokus mengakomodasi proyek strategis nasional. Harus seimbang, termasuk memberikan porsi perlindungan yang adil bagi masyarakat adat dan keanekaragaman hayati,” tegasnya.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatiannya, khususnya kondisi ekosistem gambut di Kaltim. Hamas menyinggung paparan inventarisasi yang menunjukkan adanya ekosistem gambut dengan indikasi kerusakan berat hingga sangat berat.
Ia meminta tim penyusun menjelaskan bagaimana revisi tata ruang dapat menjamin pemanfaatan kawasan tidak memperparah kerusakan lingkungan.
Menurutnya, gambut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan tata air dan mengurangi risiko bencana ekologis, termasuk banjir.
Selain itu, Hasanuddin menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur antara kawasan pesisir dan pedalaman. Ia menilai rencana pengembangan jalan tol, jalur kereta api, serta konektivitas menuju IKN dan Balikpapan perlu diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas wilayah pedalaman, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat dan kawasan perbatasan.
Ia berharap revisi RTRW mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan pesisir.
Hamas berharap berbagai catatan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam tahapan konsultasi publik berikutnya, sehingga meminta penyusunan RTRW Kaltim mempertimbangkan kepastian hukum investasi, ketahanan pangan, perlindungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta pemerataan pembangunan antarkawasan.
"Mudah-mudahan aglomerasi ini memberikan ruang kepada daerah-daerah khusus yang di luar pesisir ini supaya kita punya daya dukung pembangunan," pungkasnya. (Adv)



