Banner ADV

Anggaran Proyek Multiyears Kaltim Berubah dalam Sehari, DPRD Minta Penjelasan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Anggaran Proyek Multiyears Kaltim Berubah dalam Sehari, DPRD Minta Penjelasan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Anggaran Proyek Multiyears Kaltim Berubah dalam Sehari, DPRD Minta Penjelasan

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Perubahan nilai usulan anggaran proyek tahun jamak atau multiyears Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendapat perhatian DPRD Kaltim. 

Nilai yang sebelumnya disebut mencapai Rp1,28 triliun berubah menjadi sekitar Rp1,24 triliun dalam waktu sehari.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud (Hamas) mengatakan perubahan tersebut perlu dijelaskan pemerintah provinsi sebelum DPRD mengambil keputusan terhadap usulan proyek tahun jamak itu.

“Persoalannya, betul itu kan ada sehari kemudian ada pengurangan anggaran dari Rp1,28 triliun menjadi Rp1,24 triliun dalam sehari. Itu juga kita tanyakan nanti malam,” ujar Hasanuddin.

Menurutnya, DPRD perlu mengetahui dasar perubahan nilai anggaran, termasuk komponen pekerjaan yang mengalami penyesuaian.

"Pembahasan proyek multiyears belum selesai dan masih membutuhkan pendalaman bersama pemerintah provinsi," tegasnya.

Ada sejumlah pekerjaan yang masuk dalam usulan tersebut, termasuk pembangunan jalan Sotek-Bongan yang disebut berstatus nonstatus. 

Untuk itu, perlu ada kejelasan mengenai kewenangan pemerintah provinsi dalam mengambil alih pembangunan jalan tersebut.

Terlebih, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan wilayah perbatasan tidak selalu menjadi tanggung jawab satu daerah.

Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai kesepakatan dan pembagian kewenangan antarpemerintah.

Selain persoalan anggaran, Politikus Golkar itu turut menyoroti dasar perencanaan proyek. Sebab, terdapat anggota DPRD yang mempertanyakan mengapa usulan tersebut baru dibahas dalam skema multiyears, sementara sebelumnya dinilai belum tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ia menerangkan, perubahan pola pelaksanaan dari pengerjaan tahunan menjadi tahun jamak memang sedang dibahas. Namun, DPRD tetap membutuhkan argumentasi yang kuat sebelum menyetujuinya.

“Pembahasannya baru sekarang karena kita mau multiyears, karena tiga tahun bisa selesai jalan itu. Kalau tidak, biasanya tidak selesai karena harus tender tiap tahun,” jelasnya.

Hamas memastikan pembahasan akan dilanjutkan untuk mengurai perubahan nilai anggaran, kewenangan pembangunan, serta kesiapan pelaksanaan proyek.

"Persetujuan DPRD tidak bisa diberikan hanya berdasarkan target penyelesaian proyek. Seluruh aspek perencanaan dan kemampuan fiskal daerah harus dipastikan terlebih dahulu," imbuhnya. (Adv)