Ketua DPRD Kutim Minta Warga Laporkan Oknum yang Pungut Biaya dengan Iming-iming Pekerjaan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua DPRD Kutim, Jimmi. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kutim, Jimmi. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Ketua DPRD Kutim Minta Warga Laporkan Oknum yang Pungut Biaya dengan Iming-iming Pekerjaan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua DPRD Kutim, Jimmi. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kutim, Jimmi. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Ketua DPRD Kutim Minta Warga Laporkan Oknum yang Pungut Biaya dengan Iming-iming Pekerjaan

Ketua DPRD Kutim, Jimmi. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kutim, Jimmi. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin 

SANGATTA – Ketua DPRD Kutim, Jimmi menegaskan agar masyarakat melaporkan oknum lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meminta sejumlah uang kepada warga dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan di perusahaan.

Menurutnya, praktik ini berpotensi merugikan pencari kerja. Sebab, uang yang telah dikeluarkan tidak menjamin seseorang diterima bekerja, apalagi mendapatkan kepastian untuk bertahan lama di perusahaan.

“Kalau memang harus membayar untuk masuk kerja, sementara jaminan pekerjaannya belum tentu. Belum tentu mereka bisa bekerja lama di sana. Ini masih riskan untuk mengeluarkan biaya-biaya seperti itu,” ujar Jimmi usai Reses I di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara.

Ia menilai peluang kerja di Kutim sebenarnya cukup terbuka bagi masyarakat lokal. Kesempatan tersebut semestinya dapat dimanfaatkan warga yang memiliki keterampilan dan latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan perusahaan.

Namun, Jimmi tidak ingin peluang tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari para pencari kerja.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungutan yang merugikan. Laporan dapat disampaikan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim maupun DPRD.

Selanjutnya, DPRD dapat meneruskan laporan tersebut kepada instansi terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan urusan administrasi organisasi kemasyarakatan.

“Kalau ada lembaga atau LSM tertentu yang memanfaatkan situasi ini dan merugikan orang lain, kita tidak ingin itu terjadi. Kalau memang mereka menyalahgunakan nama lembaga, tentu izin-izin seperti itu bisa dievaluasi,” tegasnya.

Selain pungutan kepada pencari kerja, Jimmi juga menyoroti dugaan adanya oknum yang menggunakan tekanan terhadap perusahaan.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat perusahaan memenuhi permintaan pihak tertentu demi menghindari persoalan.

Praktik semacam itu dinilai dapat menghambat kesempatan masyarakat lokal yang memiliki keterampilan dan kualifikasi pendidikan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia.

“Orang punya keterampilan, punya pendidikan dan peluangnya ada, tetapi justru dimanfaatkan orang lain. Ini yang kasihan, karena merugikan pencari kerja,” ujarnya.