Sosperda Narkoba, Andi Yakub Ajak Masyarakat Sebatik Perkuat Pencegahan dari Lingkungan Keluarga

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
3 menit baca
Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Nunukan H Andi Yakub di Pulau Sebatik (Foto: Setwan Nunukan)
Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Nunukan H Andi Yakub di Pulau Sebatik (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Sosperda Narkoba, Andi Yakub Ajak Masyarakat Sebatik Perkuat Pencegahan dari Lingkungan Keluarga

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
3 menit baca
Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Nunukan H Andi Yakub di Pulau Sebatik (Foto: Setwan Nunukan)
Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Nunukan H Andi Yakub di Pulau Sebatik (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Sosperda Narkoba, Andi Yakub Ajak Masyarakat Sebatik Perkuat Pencegahan dari Lingkungan Keluarga

Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Nunukan H Andi Yakub di Pulau Sebatik (Foto: Setwan Nunukan)
Sosper yang dilaksanakan Anggota DPRD Nunukan H Andi Yakub di Pulau Sebatik (Foto: Setwan Nunukan)

Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN – Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran keluarga dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk membentengi lingkungan dari ancaman narkoba.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Daerah Pemilihan (Dapil) Sebatik, H Andi Yakub saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Setabu RT 08, Kecamatan Sebatik itu dihadiri warga dari berbagai kalangan. Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif, dengan pembahasan yang tidak hanya menyangkut substansi peraturan daerah, tetapi juga persoalan penyalahgunaan narkoba yang dihadapi masyarakat.

Dalam pemaparannya, Yakub menjelaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2021 merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk membangun langkah bersama dalam mencegah sekaligus menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

“Substansi dari Sosper ini menekankan pada aspek pencegahan dan penanggulangan, serta bahaya penyalahgunaan narkoba. Perda Nomor 3 Tahun 2021 ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melindungi masyarakat dari ancaman narkoba,” kata Yakub.

Ia menegaskan, keberadaan peraturan daerah tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi atau sekadar menjadi pengetahuan masyarakat. 

Implementasinya harus menyentuh kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat secara luas. “Perda tidak cukup sebatas dipahami, tetapi harus diterapkan secara luas di tengah masyarakat,” tegasnya.

Menurut Yakub, keberhasilan penerapan Perda tidak semata-mata diukur dari seberapa sering aturan tersebut disosialisasikan. Hal yang lebih penting adalah terbentuknya kesadaran kolektif dan sistem pencegahan yang berjalan secara nyata di lingkungan masyarakat.

“Perda Nomor 3 Tahun 2021 bukan sekadar kumpulan pasal-pasal hukum. Perda ini adalah komitmen bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga berada dalam lingkungan yang aman, sehat, bebas dari narkoba, serta memiliki harapan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Selain menjelaskan substansi peraturan daerah, Yakub juga memberikan pemahaman praktis mengenai langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal mereka.

Warga diberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaporan kepada kepolisian. Sementara bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, Yakub menjelaskan langkah penanganan yang dapat ditempuh, termasuk mengakses layanan melalui puskesmas maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).

Antusiasme warga semakin terlihat saat memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat turut disampaikan, terutama menyangkut penanganan kasus narkoba di lapangan.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah keterbatasan biaya rehabilitasi bagi warga kurang mampu. 

Warga juga mempertanyakan fenomena mantan warga binaan kasus narkoba yang kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, bahkan dengan kondisi yang dinilai lebih parah.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai dugaan praktik pembayaran kepada oknum aparat agar seseorang dapat dibebaskan dari tahanan.

Berbagai masukan tersebut menjadi perhatian Yakub. 

Ia memastikan persoalan yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan, serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Nunukan.

Melalui kegiatan itu, Yakub berharap masyarakat tidak hanya memahami keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2021, tetapi juga berani mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. (Adv)