APBD Tertekan, Pemkab Berau Alihkan RSUD Tanjung Redeb ke Pemprov Kaltim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud saat meninjau RSUD Tanjung Redeb. (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud saat meninjau RSUD Tanjung Redeb. (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

APBD Tertekan, Pemkab Berau Alihkan RSUD Tanjung Redeb ke Pemprov Kaltim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud saat meninjau RSUD Tanjung Redeb. (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud saat meninjau RSUD Tanjung Redeb. (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

APBD Tertekan, Pemkab Berau Alihkan RSUD Tanjung Redeb ke Pemprov Kaltim

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud saat meninjau RSUD Tanjung Redeb. (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud saat meninjau RSUD Tanjung Redeb. (Foto: Nur Hidayah/ pusaranmedia.com)

Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus mengambil langkah besar dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. 

Salah satunya dengan menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Keputusan ini tidak lepas dari kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang mengalami penurunan cukup tajam. 

Dengan kemampuan fiskal yang semakin terbatas, Pemkab Berau menilai pembiayaan dua rumah sakit sekaligus akan menjadi beban yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengakui pengalihan tersebut bukan kebijakan yang sejak awal masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. 

Namun, perubahan kondisi keuangan memaksa pemerintah mencari skema baru agar rumah sakit yang dibangun menggunakan anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah itu tidak terbengkalai.

“Awalnya tidak pernah terpikirkan untuk mengalihkan pengelolaannya. Tetapi kondisi APBD berubah drastis, sehingga kami harus mencari solusi terbaik,” ungkapnya.

Di balik keputusan tersebut, Pemkab Berau juga melihat peluang untuk menghadirkan layanan kesehatan rujukan yang lebih dekat bagi masyarakat. 

Selama ini, pasien yang membutuhkan penanganan medis tertentu masih harus dirujuk ke Samarinda. Perjalanan darat yang bisa memakan waktu hingga 13 jam tentu bukan perkara ringan, terlebih bagi keluarga pasien yang memiliki keterbatasan biaya.

Melalui pengelolaan oleh Pemprov Kaltim, RSUD Tanjung Redeb diharapkan dapat dikembangkan menjadi rumah sakit rujukan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat wilayah utara. 

Dengan begitu, pasien tidak harus selalu menempuh perjalanan jauh ke ibu kota provinsi untuk memperoleh pelayanan lanjutan. 

“Kami ingin masyarakat Berau memiliki akses rujukan yang lebih dekat. Tidak perlu lagi harus jauh-jauh ke Samarinda jika fasilitasnya bisa tersedia di sini,” jelas Sri Juniarsih.

Kesepakatan pengalihan tersebut telah dibahas bersama Gubernur Kaltim. Dalam skema yang disiapkan, Pemkab Berau menyediakan bangunan dan aset rumah sakit, sementara tanggung jawab pengelolaan selanjutnya berada di tangan pemerintah provinsi. 

Skema ini diharapkan membuat fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa seluruh beban operasional harus ditanggung APBD kabupaten.

Pemkab Berau kini memastikan proses administrasi dan penyesuaian regulasi terkait pengalihan aset menjadi tahapan yang harus dituntaskan sebelum rumah sakit beroperasi. 

Sri Juniarsih menegaskan, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari selesainya proses penyerahan aset, tetapi dari seberapa cepat fasilitas tersebut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Kami ingin rumah sakit ini segera difungsikan. Jangan sampai bangunan yang sudah dibangun dengan anggaran besar justru tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.