Reporter: Nur Hidayah | Editor: Buniyamin
TANJUNG REDEB – Anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua atau hidup tanpa perlindungan keluarga berisiko menghadapi persoalan berlapis.
Bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kepastian identitas, akses pendidikan, layanan kesehatan hingga status hukum. Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama Kejaksaan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dan jajaran Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri se-Kaltim.
Kesepakatan mengenai pemenuhan hak anak terlantar itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Bagi Berau, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak terlantar tidak terhambat mendapatkan hak sipilnya hanya karena persoalan administrasi dan ketiadaan wali yang sah.
Sebab, dokumen kependudukan dan penetapan perwalian menjadi pintu masuk bagi anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial secara layak.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, perlindungan anak tidak boleh berhenti sebatas aturan maupun program di atas kertas.
Pemerintah daerah harus memastikan setiap anak, termasuk mereka yang berada dalam kondisi rentan, mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara layak.
“Setiap anak berhak memiliki identitas hukum, memperoleh perlindungan sosial, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Ini bukan sekadar program pemerintah, tetapi tanggung jawab yang harus kita pastikan benar-benar dirasakan anak-anak,” tegasnya.
Sri Juniarsih juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat koordinasi agar pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara terpadu.
Menurutnya, pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak (KLA) harus diwujudkan melalui tindakan konkret, bukan hanya pemenuhan persyaratan regulasi.
Di Berau sendiri, penanganan anak yang membutuhkan perlindungan telah dilakukan melalui Dinas Sosial, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial.
Pendampingan diberikan, termasuk melalui asesmen dan penyusunan laporan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendukung proses persidangan di Pengadilan Negeri.
Sementara anak yang putus sekolah dan membutuhkan penanganan lanjutan dapat dirujuk ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang untuk menjalani rehabilitasi sekaligus melanjutkan pendidikan hingga jenjang SLTA.
Dukungan terhadap langkah tersebut juga disampaikan Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud. Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keseriusan pemerintah dalam menjamin masa depan generasi muda.
“Kemajuan daerah bukan semata-mata tentang capaian ekonomi. Kita juga harus melihat bagaimana tanggung jawab sebagai pelayan publik dijalankan, terutama dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan haknya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan bahwa pemenuhan hak anak membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari pendataan identitas, verifikasi kondisi keluarga, pola pengasuhan hingga pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah dan kejaksaan diharapkan dapat mempercepat pengurusan dokumen kependudukan serta penetapan perwalian melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum.
Ia mengingatkan, kesepakatan tersebut harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan.


